SEMARANG, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya peran industri jasa keuangan (IJK) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berakar dari desa.
Menurutnya, penguatan ekonomi pedesaan dapat dilakukan melalui dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelompok usaha masyarakat, serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih.
“Ekonomi harus kita gerakkan dengan basis desa. Industri jasa keuangan dapat memberi relaksasi pembiayaan sekaligus dukungan permodalan, terutama untuk UMKM. Saat ini ada hampir 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan itu menjadi motor penggerak perekonomian dari desa hingga kota,” kata Luthfi usai menghadiri Evaluasi Kinerja IJK Jawa Tengah Semester I 2025 di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Selasa (16/9/2025).
Ia menyampaikan, pada triwulan II tahun 2025, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,28 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Capaian ini menurutnya perlu dijaga dan terus diperkuat dengan dukungan sektor keuangan serta optimalisasi potensi desa.
Evaluasi kinerja IJK, lanjutnya, bukan hanya sebagai laporan, tetapi juga pedoman strategis dalam mengembangkan ekonomi daerah.
Salah satu fokusnya adalah sektor UMKM dan koperasi desa yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
“Evaluasi ini penting agar langkah pengembangan ekonomi di Jawa Tengah bisa lebih terarah,” jelasnya.
Saat ini tercatat ada 8.520 Kopdes/Kopkel Merah Putih di Jawa Tengah, seluruhnya sudah berbadan hukum.
Pemerintah provinsi bersama OJK terus melakukan pemetaan klaster sesuai potensi masing-masing.
Ada koperasi yang sudah memiliki tujuh gerai layanan lengkap, sementara lainnya masih dalam tahap pengembangan.
“Setiap desa dan kelurahan memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, kita susun roadmap sesuai kesiapan infrastruktur. Prinsipnya, Kopdes Merah Putih lahir dari masyarakat, diajukan ke pusat, dan kembali memberi manfaat kepada masyarakat,” imbuhnya.
Luthfi juga menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk ikut serta dalam pemantauan dan sosialisasi program ekonomi desa.
Kehadiran mereka bersama perangkat desa diharapkan memperkuat sinergi antara masyarakat dan lembaga keuangan.
“Babinsa, Bhabinkamtibmas, lurah, dan perangkat desa bisa menjadi motor pembangunan. Tiga pilar ini akan berkolaborasi bersama OJK untuk membangun ekonomi berbasis desa,” tegasnya.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menyatakan bahwa evaluasi kinerja IJK juga menjadi momentum memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan industri jasa keuangan mendukung program prioritas pemerintah, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan,” ujarnya.
Senada, Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menegaskan komitmennya mendukung visi pembangunan daerah.
“Visi misi Jawa Tengah adalah juga visi OJK. Kami siap mendukung penuh program Gubernur dalam mewujudkan ekonomi berbasis desa,” katanya. (rs)
