UNGARAN | Kabarjateng.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Semarang menyatakan komitmen untuk menjaga integritas dan mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui deklarasi kepatuhan pengelolaan konflik kepentingan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valeanto Sukendro, saat apel pagi di halaman Kantor Bupati Semarang, Ungaran, Senin (16/11/2026).
Deklarasi disampaikan di hadapan Bupati Semarang H Ngesti Nugraha.
Kegiatan itu juga diikuti para asisten Sekda, staf ahli bupati bidang hukum, politik dan pemerintahan, serta seluruh ASN di lingkungan Setda Kabupaten Semarang.
Dalam pernyataan tersebut, ASN berkomitmen menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan, kode etik, dan prinsip integritas.
Mereka juga menyatakan tidak akan memanfaatkan jabatan, kewenangan, informasi, aset maupun sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok tertentu.
Bupati Semarang H Ngesti Nugraha menegaskan, konflik kepentingan berpotensi muncul ketika kepentingan pribadi seorang ASN memengaruhi objektivitas dan pelaksanaan tanggung jawab kedinasan.
Menurutnya, pengelolaan konflik kepentingan menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi.
Langkah tersebut diperlukan untuk membangun pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Pengelolaan konflik kepentingan menjadi salah satu agenda penting dalam Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Ngesti.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Semarang, Listina Aryani, menjelaskan bahwa deklarasi tersebut merupakan tindak lanjut amanah Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
Sebagai bentuk penerapan aturan tersebut, setiap ASN diminta mengisi formulir daftar kepentingan pribadi.
Selanjutnya, mereka menandatangani formulir kepatuhan dan menyampaikan deklarasi sebagai bukti komitmen dalam mencegah konflik kepentingan.
Melalui langkah ini, Pemkab Semarang berharap seluruh ASN semakin memahami batasan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel. (dkp)






