SEMARANG, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia meminta seluruh bupati dan wali kota di wilayah Jawa Tengah untuk aktif mengawasi jalannya program, agar kasus yang merugikan siswa tidak kembali terulang.
Pernyataan ini disampaikan Luthfi dalam Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota tentang Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Meeah Putih di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, kasus yang sempat mencuat di Kabupaten Sragen, di mana sejumlah siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program MBG, harus dijadikan pembelajaran bagi seluruh kepala daerah.
Luthfi menilai, kejadian tersebut kemungkinan bukan keracunan, melainkan gangguan pencernaan karena anak-anak belum terbiasa dengan menu yang disajikan.
“Jangan mudah menyebut keracunan sebelum ada hasil pemeriksaan resmi dari dinas terkait. Saya minta bupati dan wali kota bisa lebih cermat menyikapi hal-hal seperti ini,” tegas Luthfi.
Gubernur juga mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan satuan tugas (Satgas) MBG yang telah dibentuk di setiap daerah.
Dengan keterlibatan Satgas, pengawasan akan lebih optimal dan distribusi program bisa berjalan tepat sasaran.
Selain itu, ia mengusulkan agar BGN membuka kantor perwakilan di Jawa Tengah.
Menurutnya, keberadaan perwakilan pusat di daerah akan mempercepat koordinasi, sekaligus memudahkan penanganan jika muncul persoalan di lapangan.
“Kami ingin ada perwakilan pusat di Jawa Tengah, supaya respons terhadap berbagai persoalan lebih cepat. Kalau harus menunggu dari Jakarta, sering kali terlalu lama,” ungkapnya.
Luthfi menyampaikan, saat ini sudah tersedia 872 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total kebutuhan 3.214 SPPG di seluruh Jawa Tengah.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, siap memfasilitasi percepatan pembentukan SPPG, termasuk menyediakan aset milik daerah untuk mendukung kegiatan program MBG.
“Kami siap membantu, bahkan menyediakan gedung maupun hotel bila diperlukan, demi kelancaran distribusi dan keberhasilan program MBG,” pungkas mantan Kapolda Jateng tersebut. (di)
