SEMARANG, Kabarjateng.id – Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp25,369 triliun pada tahun 2023, meningkat sebesar 4,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp24,167 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, saat membacakan penjelasan/jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jateng terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di Gedung Berlian, Semarang, Senin, 10 Juni 2024.
Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemprov Jateng membangun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
“Upaya optimalisasi terus dilakukan, antara lain melalui penelusuran data objek pajak dan verifikasi faktual lapangan guna memperoleh informasi potensi pendapatan daerah yang akurat,” kata Sumarno.
Selain itu, pendayagunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, serta rintisan pembentukan lembaga pengelola aset yang fokus pada pemberdayaan dan pemanfaatan aset, juga terus dilakukan. Pemprov Jateng juga berupaya menggenjot kontribusi BUMD dalam mencapai pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami berkomitmen untuk melakukan pembenahan kinerja melalui implementasi Good Corporate Governance, efisiensi dan efektivitas operasional, serta diversifikasi usaha,” tambahnya.
Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terkait belanja bantuan keuangan, Pemprov Jateng sependapat dengan pandangan fraksi bahwa laporan pelaksanaan APBD merupakan bagian dari upaya penajaman kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan mendukung pembangunan kabupaten/kota melalui alokasi bantuan keuangan secara selektif.
“Pelaksanaan APBD untuk pembangunan dilakukan dengan berbasis perencanaan pembangunan yang memperhatikan hasil evaluasi, masalah, dan kebutuhan pembangunan, sehingga akan dihasilkan program dan kegiatan yang solutif,” pungkasnya. (mia)
