SEMARANG, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penurunan angka kemiskinan di wilayahnya per Maret 2025.
Menurut data resmi BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 9,48 persen pada Maret 2025. Angka ini menurun sebesar 0,10 persen poin dibandingkan September 2024 yang berada di angka 9,58 persen.
Dari sisi jumlah, terdapat penurunan sekitar 29.650 orang, dari total 3,4 juta menjadi 3,37 juta jiwa.
Luthfi menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi lintas sektor, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dinas terkait, hingga dukungan para pemangku kepentingan.
“Saya apresiasi kerja semua pihak. Data BPS menunjukkan kemiskinan turun dari 9,58% menjadi 9,48%. Kita bukan lagi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Ini pencapaian kolektif,” ujar Luthfi di Semarang, Sabtu (26/7/2025).
Meski begitu, ia menekankan agar seluruh jajaran tidak cepat puas. Tim yang telah dibentuk harus mampu menjaga tren positif ini dan terus mengupayakan peningkatan melalui pendekatan kolaboratif dan menyeluruh.
Luthfi menjelaskan bahwa berbagai indikator kemiskinan dan kemiskinan ekstrem telah ditetapkan, dan intervensi akan terus diperkuat di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, tempat tinggal, kebutuhan pokok, serta kesehatan.
“Kita benahi infrastruktur pendidikan. Untuk jenjang SMA dan SMK yang menjadi tanggung jawab provinsi, kita pastikan pembangunan dan perbaikannya terus berjalan,” tegasnya.
Terkait masalah rumah tidak layak huni (RTLH), Gubernur menyebut terdapat lebih dari satu juta unit RTLH di Jawa Tengah.
Pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk merenovasi 17.000 unit pada tahun ini, ditambah bantuan dari pemda, CSR perusahaan, Baznas, BUMN, dan BUMD.
Untuk kebutuhan dasar masyarakat miskin, Pemprov menggandeng berbagai pihak termasuk Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial.
Di bidang kesehatan, program jemput bola seperti speling terus digalakkan guna memperluas akses layanan kesehatan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Taj Yasin menyatakan, penurunan angka kemiskinan ini belum cukup.
Ia menilai perlu penguatan koordinasi lintas sektor dan pembenahan sistem data untuk mendukung ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan.
“Sesuai arahan dari Menteri Sosial, kita harus menyesuaikan dengan peralihan data dari DTKS ke DT-SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Proses ini harus terus kita awasi dan kawal,” kata Taj Yasin, yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jateng. (di)
