JAKARTA | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi, mengakses pelayanan pemerintah, sekaligus ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Taj Yasin, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Lebih dari itu, transparansi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi berbagai kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah.
Ia menilai, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup hanya dilakukan oleh lembaga atau petugas yang memiliki kewenangan.
Masyarakat juga harus diberikan ruang untuk terlibat secara langsung.
“Pengawasan itu juga dilakukan bukan hanya pengawas-pengawas saja tetapi masyarakat juga ikut andil terlibat secara langsung kepada keterbukaan ini,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jateng telah mengembangkan sejumlah platform digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Salah satunya melalui aplikasi PPID Mobile yang menyediakan akses informasi publik, layanan pengajuan keberatan, serta sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi pemerintahan.
Pemanfaatan teknologi informasi juga diperluas ke bidang kesehatan.
Melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi pelayanan rumah sakit tanpa harus datang langsung.
Fitur yang tersedia mencakup pendaftaran secara daring, informasi jadwal pelayanan klinik dan dokter, ketersediaan tempat tidur, hingga fasilitas rumah sakit.
Selain membangun sistem pelayanan berbasis digital, Pemprov Jateng juga mendorong peningkatan pemahaman mengenai keterbukaan informasi.
Program tersebut melibatkan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai lembaga pengawasan.
Upaya ini diharapkan mampu membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, profesional, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin turut memaparkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025.
Dari total 35 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jateng, sebanyak 26 instansi atau 74,28 persen berhasil meraih predikat Informatif.
Capaian positif juga terlihat pada sektor pelayanan kesehatan.
Seluruh tujuh rumah sakit daerah yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Jateng telah masuk kategori Informatif.
Transparansi, lanjut Taj Yasin, juga menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, terutama dalam proses pengisian jabatan.
Ia menjelaskan, Pemprov Jateng menerapkan sistem manajemen talenta dengan mengedepankan kemampuan, kompetensi, dan profesionalisme calon pejabat.
Proses seleksi dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari asesmen, verifikasi, hingga pengujian kompetensi.
Seluruh mekanisme tersebut dirancang agar pengisian jabatan berlangsung objektif, terbuka, dan sesuai aturan.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berupaya mencegah praktik penempatan pejabat berdasarkan kedekatan atau titipan pihak tertentu.
“Itu membuktikan bahwa keterbukaan kami benar-benar kita lakukan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Gubernur Ahmad Luthfi juga menghadirkan konsep Rumah Rakyat sebagai sarana komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah menyampaikan aspirasi, kritik, maupun persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Pemprov Jateng berharap perluasan layanan informasi digital dan penguatan transparansi birokrasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas. (dkp)
