SEMARANG | Kabarjateng.id – Subsidi yang semestinya menjadi penopang kebutuhan masyarakat justru dijadikan ladang keuntungan oleh sejumlah pihak.
BBM bersubsidi diselewengkan, LPG 3 kilogram dipindahkan ke tabung nonsubsidi, sementara aktivitas tambang ilegal terus menggerus sumber daya alam.
Praktik tersebut menjadi sasaran penindakan Polda Jawa Tengah. Hanya dalam waktu satu bulan, polisi berhasil membongkar 59 perkara dengan total 79 tersangka.
Pengungkapan yang berlangsung sejak 14 Oktober hingga 13 November 2026 itu diperkirakan mampu menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp50.078.766.928 atau lebih dari Rp50 miliar.
Capaian tersebut diungkap Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Markas Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026).
Di hadapan awak media, Kapolda membeberkan tiga kelompok kejahatan yang menjadi perhatian serius aparat, yakni penyalahgunaan BBM subsidi, penyelewengan LPG bersubsidi, dan pertambangan mineral serta batubara tanpa izin.
Dari seluruh perkara yang ditangani, penyalahgunaan BBM subsidi mendominasi dengan 46 kasus dan 61 tersangka.
Polisi menyita 67 kendaraan roda empat dan roda enam serta menemukan 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite yang diduga terkait aktivitas ilegal tersebut.
Cara yang digunakan para pelaku terbilang beragam. Ada yang berkeliling dari satu SPBU ke SPBU lain untuk membeli BBM secara berulang.
Ada pula yang mengubah kapasitas tangki kendaraan agar mampu menampung lebih banyak bahan bakar.
Modus lainnya menggunakan QR Code dan nomor polisi berbeda untuk mengelabui sistem pembatasan pembelian.
BBM yang terkumpul kemudian dipindahkan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan sebelum dijual kembali.
Bahkan, polisi menemukan penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi.
Bahan bakar yang seharusnya dinikmati kelompok masyarakat yang berhak justru diduga dialihkan untuk kepentingan bisnis.
“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” kata Roy.
Persoalan serupa juga ditemukan dalam distribusi LPG bersubsidi. Sebanyak enam perkara berhasil diungkap dengan 10 tersangka dan barang bukti 1.163 tabung LPG berbagai ukuran.
Dalam praktiknya, LPG 3 kilogram dipindahkan ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram menggunakan peralatan yang telah dimodifikasi.
Setelah proses pemindahan selesai, tabung tersebut dipasarkan sebagai LPG nonsubsidi.
Selisih harga menjadi sumber keuntungan para pelaku.
Tak berhenti pada penyimpangan distribusi energi, aparat juga membongkar praktik pengerukan sumber daya alam tanpa izin.
Sebanyak tujuh perkara pertambangan ilegal diungkap dengan delapan tersangka. Pengungkapan dilakukan di wilayah Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal.
Dari lokasi penindakan, petugas mengamankan 14 dump truck dan 10 alat berat yang diduga digunakan untuk kegiatan penambangan.
Material yang menjadi sasaran meliputi tanah uruk, pasir, batu, hingga batu belah. Aktivitas tersebut diduga dilakukan tanpa izin resmi.
Polisi juga menemukan kegiatan penambangan yang tetap berlangsung meski izin operasi produksi telah berakhir.
Dalam sejumlah kasus, pelaku memilih bekerja pada malam hari dengan menggunakan alat berat.
Ketika siang tiba, aktivitas penambangan dilanjutkan secara manual untuk menghindari pengawasan.
Atas rangkaian perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana sesuai jenis pelanggarannya.
Kasus pertambangan ilegal dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sementara perkara penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.
Namun, bagi Kapolda Jateng, pengungkapan puluhan perkara tersebut bukan akhir dari penanganan kasus.
Polisi akan menelusuri kemungkinan adanya perusahaan yang ikut menikmati hasil penyalahgunaan energi bersubsidi.
Jika ditemukan bukti keterlibatan, pihak perusahaan juga akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegas Roy.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyatakan dukungan terhadap upaya kepolisian dalam menjaga distribusi energi bersubsidi.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Gustiar Widodo, menjelaskan bahwa transaksi BBM di SPBU telah tercatat dalam sistem berdasarkan nomor polisi kendaraan.
Data tersebut dapat digunakan untuk menelusuri pola pembelian yang tidak wajar, termasuk transaksi berulang yang dilakukan menggunakan identitas kendaraan berbeda.
“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” ungkap Gustiar.
Pertamina pun mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi distribusi BBM dan LPG subsidi serta melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan.
Kapolda Jateng turut mengingatkan masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG agar tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan subsidi.
Warga yang menemukan dugaan penimbunan, pengoplosan, pengangkutan BBM atau LPG secara ilegal, maupun aktivitas pertambangan tanpa izin dapat menyampaikan laporan kepada kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center Polri 110.
Bagi kepolisian, pengawasan subsidi bukan sekadar persoalan penegakan hukum.
Di dalamnya terdapat hak masyarakat yang harus dilindungi, uang negara yang harus dijaga, serta lingkungan yang tidak boleh terus dikorbankan demi keuntungan segelintir orang.
Polda Jateng memastikan penindakan akan terus berlanjut. Aparat juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi agar subsidi pemerintah benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. (dkp)
