SALATIGA, Kabarjateng.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Tengah kini telah dinikmati oleh lebih dari 6,3 juta penerima manfaat. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di SMP Negeri 9 Salatiga, Jumat (7/11/2025).
Dalam kunjungan itu, keduanya berinteraksi dengan para siswa penerima manfaat MBG. Di sekolah tersebut, tercatat 749 pelajar menerima bantuan makan bergizi yang menjadi bagian dari program prioritas nasional guna memastikan kecukupan gizi anak-anak di usia sekolah.
Berdasarkan data per 5 November 2025, total penerima manfaat MBG di Jawa Tengah mencapai 6.308.163 orang. Rinciannya terdiri dari 6.121.742 pelajar mulai dari tingkat TK hingga SMK dan pondok pesantren, 20.536 ibu hamil, 43.579 ibu menyusui, serta 122.306 balita. Jumlah tersebut setara dengan 65,44 persen dari total potensi penerima 9,6 juta orang.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengawasan terhadap bahan pangan menjadi hal krusial dalam keberhasilan program MBG.
“Bapak Wakil Presiden melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa program MBG di daerah berjalan tepat sasaran, baik dari sisi gizi, waktu distribusi, variasi menu, maupun tingkat kepuasan penerima manfaat,” ujarnya.
Untuk mendukung rantai pasok makanan bergizi, Pemprov Jateng menargetkan pembangunan 3.228 titik Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Hingga awal November 2025, telah terealisasi 2.267 titik atau 70,22 persen dari target.
Dari jumlah tersebut, 2.215 dikelola mitra, 22 oleh Polri, 23 oleh TNI, 5 oleh pondok pesantren, 1 oleh BUMB Pemalang, dan 1 di Pemda Pati. Di Salatiga sendiri, baru tersedia 12 titik dari target 22 SPPG.
Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pemprov Jateng juga rutin melakukan pemantauan suplai serta pengawasan mutu pangan di setiap SPPG. Edukasi tentang pola makan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dan kampanye Stop Boros Pangan juga terus digencarkan.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov membentuk Satgas Percepatan Program MBG berdasarkan SK Gubernur No. 100.3.3.1/88 tanggal 25 Maret 2025.
Hingga kini, sudah ada 15 kabupaten/kota yang memiliki Satgas MBG, termasuk Cilacap, Wonosobo, Klaten, Tegal, Jepara, Pemalang, hingga Kota Semarang dan Kota Pekalongan.
Selain itu, Pemprov memanfaatkan 134 titik lahan aset pemerintah melalui mekanisme pinjam pakai (Surat Sekda No. S/500.1/37/25, tertanggal 2 Juni 2025).
Dari jumlah tersebut, 74 titik dinilai layak untuk pembangunan SPPG, dengan 66 titik difasilitasi oleh Badan Gizi Nasional dan 8 titik oleh Kementerian PUPR.
Untuk menjamin keamanan pangan, 323 titik SPPG di Jawa Tengah telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikasi ini meliputi pemeriksaan kesehatan lingkungan, pelatihan bagi penjamah makanan, uji laboratorium berkala, dan pengelolaan sampel pangan.
Gubernur Luthfi menambahkan, semua pelaksana MBG wajib memiliki Sertifikasi Laik Higiene Kesehatan (SLHK).
“Kami menegaskan bahwa seluruh pelaksana MBG harus memiliki sertifikasi SLHK agar petugas, termasuk petugas gizi, memahami standar kesehatan sesuai ketentuan Dinas Kesehatan kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia berharap, penerapan standar tersebut dapat mencegah terjadinya kasus yang tidak diinginkan, seperti keracunan makanan.
Sebagai bentuk transparansi, Pemprov Jateng membuka posko pengaduan MBG melalui hotline 0811-2622-000 atau Call Center JNN di 150945 untuk menampung saran dan keluhan masyarakat.
Sementara itu, salah satu siswi SMPN 9 Salatiga, Salma, mengaku senang dengan adanya program MBG.
“Menunya selalu berganti, lengkap dengan sayur, buah, dan lauk. Rasanya enak, saya paling suka ayam goreng,” ujarnya tersenyum. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.