PEKALONGAN, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan harus tetap berjalan maksimal meskipun daerah tersebut menghadapi dinamika pemerintahan.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga stabilitas birokrasi serta meningkatkan kecepatan merespons berbagai aduan masyarakat.
Ahmad Luthfi menyampaikan arahan tersebut saat bertemu jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Senin (9/3/2026).
Jaga Stabilitas Pemerintahan
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa dinamika yang terjadi di daerah tidak boleh menghambat jalannya pelayanan publik di Pekalongan.
Menurutnya, masyarakat tetap membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional dari aparatur pemerintah.
Ia menegaskan seluruh perangkat daerah harus menjaga stabilitas pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Jaga stabilitas pemerintahan dan pastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, meskipun saat ini ada dinamika yang sedang dihadapi,” ujar Ahmad Luthfi.
Respons Aduan Masyarakat Harus Cepat
Selain menjaga stabilitas, Ahmad Luthfi juga meminta jajaran pemerintah daerah meningkatkan kecepatan dalam menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat.
Respons yang cepat akan mencegah munculnya ketidakpuasan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Ia menilai aparatur pemerintah harus peka terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat serta segera menghadirkan solusi.
“Kecepatan respons terhadap aduan masyarakat perlu kita tingkatkan agar tidak muncul komplain dari masyarakat,” tegasnya.
Tegaskan Profesionalisme Aparatur
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya profesionalisme aparatur, terutama setelah Wakil Bupati Pekalongan Sukirman menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan.
Ia meminta seluruh aparatur bekerja secara profesional tanpa membeda-bedakan pihak tertentu.
Setiap kebijakan harus berlandaskan aturan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam urusan organisasi, kepegawaian, dan pengelolaan anggaran daerah.
“Saya minta Pak Kirman sebagai Plt Bupati tidak membeda-bedakan siapa pun. Semua harus bekerja secara profesional dan jelas,” kata Ahmad Luthfi.
Perkuat Koordinasi dengan Forkopimda
Ahmad Luthfi juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait akan membantu menjaga stabilitas keamanan serta memastikan kondisi wilayah tetap kondusif.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Ahmad Luthfi telah memberikan penugasan kepada Sukirman untuk menjalankan tugas dan kewenangan bupati di Kabupaten Pekalongan.
Surat penugasan itu terbit pada 5 Maret 2026 setelah bupati Pekalongan menjalani masa penahanan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah provinsi ingin memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan stabil sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.