BREBES, Kabarjateng.id – Pemerintah Kabupaten Brebes mengawali Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Komitmen tersebut ditandai melalui pencanangan Pembangunan Zona Integritas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin langsung oleh Bupati Brebes, Hj Paramitha Widya Kusuma, SE, MM.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Brebes, Senin (5/1/2026) itu dirangkai dengan penandatanganan Pakta Integritas, Piagam Pencanangan Zona Integritas, serta penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada masing-masing OPD.
Penandatanganan piagam diawali oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Dr Tahroni, MPd, disaksikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Brebes.
Selanjutnya, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Brebes turut menandatangani sebagai bentuk komitmen bersama. Melalui langkah ini, Pemkab Brebes menegaskan target besar “Pembangunan Berintegritas, Brebes Beres”.
Bupati Paramitha menyampaikan bahwa pencanangan zona integritas menjadi penanda penting di awal tahun, sekaligus pengingat bagi seluruh aparatur agar bekerja secara profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Tidak ada ruang untuk pungutan liar dan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Brebes. Semua elemen harus berani menolak dan memberantas korupsi,” tegas Paramitha usai kegiatan.
Menurutnya, penandatanganan pakta integritas bukan sekadar seremonial, melainkan langkah awal untuk membangun birokrasi yang beretika, jujur, dan bertanggung jawab. Ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjadi teladan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mengajak seluruh jajaran OPD dan seluruh elemen pemerintahan agar menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan integritas. Bangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jangan lupa budaya senyum, sapa, salam, sat-set, serta sopan santun,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Brebes Tahroni menjelaskan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi.
Tujuannya antara lain meningkatkan akuntabilitas kinerja, mewujudkan instansi yang bebas dari praktik KKN, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
Ia menambahkan, pembangunan berintegritas menjadi salah satu roh utama visi “Brebes Beres” yang diusung Bupati dan Wakil Bupati, dengan menekankan pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas kebocoran.
“Pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran,” kata Tahroni.
Menurutnya, pencanangan ini merupakan langkah strategis untuk menanamkan budaya kerja anti-korupsi di seluruh lini birokrasi. Ia berharap nilai-nilai integritas tersebut dapat diterapkan hingga ke unit terkecil pemerintahan.
“Jika seluruh aparatur berintegritas, maka pelayanan publik akan semakin baik dan seluruh urusan masyarakat dapat berjalan dengan beres,” pungkasnya. (Supriyadi)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.