BREBES, Kabarjateng.id – Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KPPKB) terus memperkuat barisan internal dengan menggelar dialog terbatas sebagai bagian dari konsolidasi organisasi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Cafe Orange, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jumat (9/1/2026).
Pertemuan yang dihadiri pengurus inti KPPKB serta perwakilan dari sejumlah kecamatan itu berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan penuh semangat kebersamaan.
Forum ini dimanfaatkan sebagai sarana menyatukan pandangan, memperkokoh soliditas, sekaligus memperjelas arah gerak perjuangan pemekaran Kabupaten Brebes, khususnya wilayah Brebes Selatan.
Dalam dialog tersebut, pengurus membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya persiapan pembentukan panitia serta pematangan konsep peresmian Sekretariat KPPKB.
Rencananya, peresmian sekretariat akan digelar pada 8 Februari 2026 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bumi Asri, Kecamatan Bumiayu.
Kegiatan peresmian tidak hanya bersifat seremonial, namun akan dikemas dengan rangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas.
Selain doa bersama, KPPKB juga menyiapkan kegiatan Car Free Day (CFD), jalan sehat, hingga senam massal sebagai upaya mendekatkan perjuangan pemekaran dengan masyarakat.
Untuk menambah antusiasme warga, panitia menyiapkan berbagai doorprize menarik, mulai dari sepeda motor sebagai hadiah utama, sepeda gunung, kulkas, kompor gas, dispenser, hingga hadiah hiburan lainnya.
Seluruh hadiah tersebut disiapkan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap perjuangan pembentukan Kabupaten Brebes Selatan.
Sekretaris Jenderal KPPKB, Agus Sutiono, SE, M.Si., menegaskan bahwa peresmian sekretariat merupakan momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama.
Menurutnya, sekretariat akan menjadi pusat koordinasi dan simbol keseriusan perjuangan yang dilakukan secara konstitusional.
“Momentum ini bukan sekadar peresmian gedung, tetapi peneguhan tekad bersama agar perjuangan pemekaran Brebes Selatan tetap solid, terarah, dan berkelanjutan,” ungkap Agus.
Selain itu, forum juga membahas rencana audiensi ketiga KPPKB ke Semarang yang dijadwalkan pada 28 Maret 2026.
Agus menekankan pentingnya persiapan yang matang dan terstruktur agar komunikasi dengan pemangku kebijakan di tingkat provinsi dapat berjalan efektif dan sesuai koridor hukum.
Sementara itu, Ketua KPPKB Imam Santoso menegaskan bahwa KPPKB merupakan wadah perjuangan murni masyarakat Brebes Selatan.
Ia menilai keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan proses pemekaran daerah.
“KPPKB lahir dari aspirasi rakyat. Oleh karena itu, persatuan dan soliditas harus terus dijaga, terlebih perjuangan ini kini semakin mendapat perhatian luas dari publik,” ujarnya.
Bendahara KPPKB, Dedy Anjar, juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, relawan, tokoh masyarakat, serta warga Brebes Selatan yang selama ini konsisten memberikan dukungan moral, tenaga, dan pemikiran.
Ia menambahkan bahwa perjuangan pemekaran tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan konsistensi dan kesinambungan, terutama dalam mengawal tindak lanjut komunikasi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
“Kita harus mengawal setiap tahapan secara serius dan berkelanjutan agar menghasilkan kemajuan nyata bagi terwujudnya Kabupaten Brebes Selatan,” jelasnya.
Dedy juga menegaskan bahwa kegiatan jalan sehat pada 8 Februari mendatang akan dilaksanakan secara gratis tanpa pungutan biaya.
Selain itu, KPPKB akan mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait rencana kunjungan kerja ke wilayah Brebes Selatan.
Menanggapi hal tersebut, Imam Santoso menyatakan dukungannya penuh. Menurutnya, kegiatan tersebut harus benar-benar menjadi ruang kebersamaan rakyat.
“Ini adalah acara untuk masyarakat, sehingga harus terbuka dan dapat diikuti semua kalangan tanpa beban biaya,” tegasnya.
Melalui konsolidasi yang terus diperkuat serta dukungan publik yang semakin solid, KPPKB berharap perjuangan panjang ini dapat bermuara pada terwujudnya Kabupaten Brebes Selatan secara resmi dan konstitusional, demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (wb)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.