BOYOLALI, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terus mendorong desa sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan Desa Mandiri, potensi ekonomi pedesaan di Jawa Tengah dinilai mampu menjadi penopang pembangunan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditunjukkan dalam peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang dipusatkan secara nasional di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/1/2026).
Acara berlangsung meriah dan dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa UMKM merupakan denyut nadi perekonomian Jawa Tengah. Dari sekitar 4,2 juta UMKM yang ada di provinsi ini, lebih dari tiga juta unit berkembang di wilayah pedesaan.
“Potensi desa ini harus terus kita dorong. UMKM, khususnya yang sudah masuk kategori menengah dan memiliki standar ekspor, akan kita dampingi secara serius. Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dengan menggandeng Kementerian Perdagangan,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menjelaskan, sejumlah desa di Jawa Tengah kini telah berkembang menjadi Desa Ekspor, yakni desa yang memiliki pelaku usaha dengan kapasitas produksi dan kualitas yang mampu menembus pasar internasional.
Ahmad Luthfi juga memaparkan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yakni 7.810 desa yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
Dengan jumlah tersebut, pemerintah provinsi berkomitmen menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah dan nasional.
Berdasarkan data indeks desa tahun 2025, tidak lagi terdapat desa dengan status sangat tertinggal di Jawa Tengah. Sebanyak 28,27 persen desa telah berstatus mandiri, 3.291 desa masuk kategori desa maju, dan 1.666 desa berstatus berkembang.
“Hampir 78 persen desa di Jawa Tengah sudah masuk kategori mandiri, maju, dan berkembang. Hanya tersisa 15 desa tertinggal dan terpencil yang menjadi prioritas intervensi agar segera naik kelas,” jelasnya.
Berbagai program pembangunan desa juga terus menunjukkan hasil positif, di antaranya pengembangan 154 kawasan perdesaan tematik, 2.331 Desa Mandiri Energi, serta 899 desa dan kampung wisata dengan berbagai tingkatan.
Upaya tersebut diperkuat melalui program Satu OPD Satu Desa Binaan, yang sekaligus menjadi strategi penanggulangan kemiskinan.
Hingga 2025, tercatat 452 desa telah mendapatkan pendampingan dengan total anggaran sekitar Rp112,5 miliar dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menegaskan bahwa desa merupakan subjek pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Hari Desa Nasional menjadi momentum penting untuk menyatukan energi dalam membangun desa yang mandiri dan sejahtera.
“Membangun desa berarti membangun Indonesia. Kebangkitan ekonomi desa sejalan dengan visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan nasional,” pungkas Yandri. (ar)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.