JAKARTA, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik peringkat pertama dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, Jawa Tengah dinilai unggul karena mampu mengalokasikan anggaran yang besar di sektor perumahan. Pada tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan sebanyak 17.510 unit rumah.
Jumlah ini jauh di atas capaian Provinsi Aceh dengan 3.114 unit di posisi kedua, dan Jawa Timur dengan 2.110 unit di peringkat ketiga.
Menurut Maruarar, pertumbuhan penyediaan rumah subsidi di Jawa Tengah meningkat pesat. Hal tersebut tidak lepas dari komitmen Gubernur Ahmad Luthfi dalam memfasilitasi kebutuhan perumahan masyarakat.
“Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur, semoga terus berlanjut dan memberi manfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh pihak terkait untuk semakin serius dalam memberikan pelayanan penyediaan rumah layak huni.
“Kami bisa membantu sekitar 17 ribu unit rumah, terutama untuk masyarakat miskin ekstrem. Ini bukti nyata kerja kolaboratif yang dilakukan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, backlog perumahan di Jawa Tengah pada akhir 2024 masih cukup tinggi, mencapai 1.332.968 unit, yang terdiri dari 1.022.113 backlog kelayakan dan 310.855 backlog kepemilikan.
Karena itu, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran pada 2025 untuk membangun 510 unit rumah baru dan merenovasi 17.000 rumah tidak layak huni (RTLH) melalui bantuan keuangan ke desa-desa.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menambahkan bahwa capaian ini juga mendukung target nasional program Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah.
Menurutnya, program penyediaan perumahan tidak bisa dikerjakan pemerintah provinsi semata, tetapi harus melibatkan pemerintah pusat, kabupaten/kota, hingga sektor swasta melalui CSR.
“Total yang sudah diidentifikasi tahun ini mencapai lebih dari 26 ribu unit, terdiri atas alokasi dari Pemprov Jateng, kabupaten/kota, serta kontribusi perusahaan lewat CSR. Jumlah itu masih bisa bertambah karena banyak pihak yang mulai memberi perhatian pada sektor perumahan,” jelasnya.
Dengan penghargaan ini, Pemprov Jateng menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan anggaran perumahan setiap tahun.
Program ini juga menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.