KLATEN, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan seluruh tempat pembuangan sampah (TPS) di kabupaten/kota akan diverifikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
“TPS semuanya menjadi tanggung jawab para bupati dan wali kota, untuk Pemprov itu adalah yang sudah TPA dan ini kita lakukan verifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi,” katanya di sela kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Kamis, 15 Mei 2025.
Verifikasi tersebut merupakan langkah pendampingan dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengelolaan dan kriteria TPS. Tujuannya agar tidak terjadi komplain masyarakat seperti yang terjadi di Klaten belum lama ini.
Terkait kasus di Klaten tersebut, Luthfi menjelaskan bahwa Bupati Klaten sudah datang ke lokasi untuk mengecek. Selanjutnya tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah akan turun untuk melakukan verifikasi.
“Saya pengen untuk tidak menjurus kepada pidana terkait dengan TPA (tempat pembuangan akhir) itu sendiri, termasuk di wilayah Klaten kalau tidak salah kemarin ada protes ya dari masyarakat,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Jateng itu kembali menegaskan, pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritasnya. Terutama dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Indonesia zero sampah pada 2029.
Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah dilakukan secara intens terkait pengelolaan sampah. Ahmad Luthfi juga sudah bergerak cepat dengan menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Sampah untuk akselerasi.
“Sudah membentuk satgas. Satgas sampah di tempat kita nanti, saran nasional akan kita pusatkan di wilayah Banyumas dan Cilacap untuk jadikan role model bahwa penanganan sampah di kita harus sampai tuntas,” tegasnya.
Progres di sejumlah daerah seperti Kabupaten Karanganyar sudah menunjukkan peningkatan, termasuk rencana pembangunan TPA baru dan peningkatan anggaran pengurugan.
Di sisi lain, sejumlah inovasi pengelolaan sampah juga telah dijalankan di Jawa Tengah. Di antaranya TPST Jeruklegi, Cilacap yang mengolah 150 ton sampah/hari menjadi RDF (Refuse Derived Fuel). TPST BLE, Banyumas yang menghasilkan RDF, paving block, dan magot.
Kemudian TPA Putri Cempo, Solo yang mengelola 450 ton sampah/hari menjadi energi listrik melalui PLTSa berkapasitas 5 MW/hari. TPST Regional Magelang yang tengah dikembangkan dengan dukungan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), berkapasitas 200 ton/hari.
Selain itu Program pengembangan desa mandiri sampah dengan capaian 88 desa selama 2023–2024. Pengembangan pengolahan sampah di TPA Kabupaten Rembang, Temanggung, dan Jepara, masing-masing dengan kapasitas 100 ton/hari. (*)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.