SEMARANG, Kabarjateng.id – Wali Kota Semarang, Agustina, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (20/6).
Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah.
Selain Gubernur dan kepala daerah se-Jawa Tengah, hadir pula perwakilan dari Bank Jateng, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya integrasi data perumahan untuk memperlancar bantuan dari pemerintah pusat ke daerah.
“Kesepakatan ini akan memperkuat koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat membutuhkan data valid agar distribusi bantuan rumah bisa merata di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa program perumahan tidak hanya menyentuh aspek tempat tinggal, namun juga berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Oleh karena itu, kolaborasi menyeluruh dari pemerintah pusat hingga pihak swasta dinilai sangat krusial.
Wali Kota Agustina menyambut baik inisiatif ini, terutama dalam hal penggunaan data BPS sebagai acuan penyaluran bantuan perumahan yang lebih tepat sasaran.
“Kota Semarang siap memanfaatkan data BPS untuk mengidentifikasi warga yang benar-benar membutuhkan rumah, sehingga program ini bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah strategi telah disiapkan, termasuk kemudahan akses terhadap Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pencegahan kendala lapangan, hingga kemitraan dengan asosiasi pengembang.
“Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau. Kami ingin memastikan seluruh pihak diuntungkan—baik masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha,” tambahnya.
Menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan target pembangunan rumah dari 220.000 menjadi 350.000 unit pada tahun 2025, Agustina menyatakan kesiapannya untuk mendukung realisasi di wilayah Semarang.
“Kami menunggu alokasi yang ditetapkan, dan berapa pun jumlahnya, Kota Semarang siap berkontribusi,” tegasnya.
Agustina menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa data yang akurat adalah fondasi utama dalam perencanaan perumahan yang berkeadilan.
“Langkah awal kami adalah memastikan validitas data sasaran, agar pembangunan perumahan benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan,” pungkasnya. (day)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.