SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Kota Semarang resmi menambah jumlah sekolah swasta gratis dari 126 menjadi 133 sekolah untuk tahun ajaran 2026/2027.
Kebijakan ini menjadi bagian dari evaluasi tahunan sistem penerimaan murid baru sekaligus penguatan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Wali Agustina menyampaikan hal itu dalam FGD Perubahan Peraturan Wali Kota tentang SPMB dan penyerahan hibah secara simbolis, Jumat (27/2/2026).
Agustina menjelaskan, pembaruan perwal tentang penerimaan murid baru rutin setiap tahun karena regulasinya memang rancangannya bersifat tahunan.
Evaluasi ini untuk memastikan sistem tetap adaptif dan responsif untuk kebutuhan masyarakat.
“Perwal yang lama itu sudah ekselen. Setelah proses penerimaan murid baru selesai, kita mendapatkan apresiasi hingga tingkat nasional,” ujarnya.
Meski mendapat apresiasi luas, Agustina mengakui aturan sebelumnya masih perlu proses menuju sempurna.
Karena itu, sebelum tahapan SPMB mulai, Pemkot selalu menggelar FGD dengan mengajak pemerhati dan pemangku kepentingan bidang pendidikan guna perbaiki detail kebijakan.
Salah satu hasil evaluasi tahun ini adalah penambahan tujuh sekolah swasta dalam program sekolah gratis.
Skema bantuan dalam bentuk hibah kepada sekolah agar tidak memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa.
Namun, ia menegaskan kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan untuk menggratiskan seluruh sekolah swasta.
“Kalau semuanya gratis, kita belum kuat. Yang sedang kita upayakan adalah mencari regulasi agar bisa memberi beasiswa langsung kepada siswa yang membutuhkan, bukan hanya satu sekolah secara keseluruhan,” jelasnya.
Tunggu Regulasi Turunan
Pemkot saat ini masih menunggu regulasi turunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi agar mekanisme pembiayaan melalui APBD dapat lebih fleksibel dan sistematis.
Sementara itu, dukungan bagi siswa kurang mampu yang belum terakomodasi tetap dilakukan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, menambahkan bahwa FGD juga membahas penguatan jalur afirmasi dalam SPMB 2026, khususnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Menurut Ahsan, selama ini keterbatasan kuota sekolah negeri sering menjadi kendala utama.
Walaupun sekolah swasta gratis telah tersedia, sebelumnya belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem penerimaan murid baru.
“Tahun ini kita integrasikan. Jadi anak mampu tetap punya dua pilihan sekolah negeri. Tetapi anak tidak mampu akan mendapat tambahan satu pilihan lagi, yakni sekolah swasta gratis,” terangnya.
Dalam skema baru, siswa yang tidak lolos pada pilihan pertama dan kedua (sekolah negeri) masih memiliki kesempatan melalui pilihan ketiga, yaitu sekolah swasta gratis yang sudah masuk dalam sistem SPMB.
Penempatan sekolah swasta gratis juga akan disesuaikan dengan domisili siswa agar tidak menimbulkan beban tambahan berupa biaya transportasi.
“Kalau sekolahnya jauh, jadi tidak gratis karena ongkosnya mahal. Maka pilihan ketiga akan disesuaikan dengan domisili sekitar,” tegas Ahsan.
Dengan penambahan jumlah sekolah swasta gratis dan integrasi penuh dalam SPMB 2026, Pemkot Semarang berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang terhambat akses pendidikan karena faktor biaya.
Tekan Angka Putus Sekolah
Kebijakan ini juga mampu menekan potensi angka putus sekolah.
Serta memperluas pemerataan pendidikan, dan memperkuat komitmen daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif dan adil.
Pemkot optimistis model kolaborasi antara sekolah negeri, sekolah swasta penerima hibah, dan dukungan CSR dapat menjadi solusi transisi menuju sistem pembiayaan pendidikan yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.(whs)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.