JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, membuka kegiatan Kick Off Implementation Support Mission dengan memaparkan lima langkah strategis untuk mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Dalam sambutannya, Pudji menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi juga oleh cara seluruh pihak menjaga komitmen dan bekerja secara terintegrasi.
“Keberhasilan ILASPP tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi oleh cara kita menjaganya,” ujar Pudji dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Ia kemudian merinci lima langkah utama yang akan menjadi fokus percepatan ILASPP:
- Optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan potensi dana yang belum terserap melalui kegiatan prioritas di Triwulan IV.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelaksanaan kajian dan pelatihan, dengan menggandeng berbagai mitra strategis.
- Penguatan peran Steering Committee ILASPP agar arah kebijakan dan koordinasi antar lembaga semakin jelas dan terarah.
- Percepatan proses pengadaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program di lapangan.
- Penyusunan Annual Work Plan (AWP) 2026, yang harus selesai dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan pada November 2025 sesuai ketentuan Loan Agreement.
Pudji juga menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Ia mengajak seluruh pelaksana untuk menghindari sekat-sekat birokrasi, bekerja cepat, dan tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif.
“Jangan puas dengan seremoni atau angka-angka di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah hasil nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan Kick Off ini menjadi ruang koordinasi dan diskusi yang memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan ILASPP dapat berjalan efektif.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa ILASPP merupakan program strategis nasional yang didukung pinjaman dari Bank Dunia senilai 653 juta dolar AS atau sekitar Rp11,08 triliun.
Program ini dijadwalkan berlangsung selama lima tahun (2025–2029) dan melibatkan tiga kementerian/lembaga utama.
Ia juga memaparkan bahwa hingga 30 September 2025, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN telah mencapai Rp44,226 miliar atau sekitar 9,03% dari total pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp0,49 triliun.
Dari pihak World Bank, Task Team Leader Willem van der Muur menyampaikan dua aspek penting yang perlu diperkuat untuk memperlancar program, yakni procurement dan mitigasi risiko.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia untuk mencapai target besar ILASPP.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Nazib Faizal, pejabat tinggi pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan dari Kemendagri, Bappenas, dan World Bank.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.