SEMARANG, Kabarjateng.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka layanan pengaduan khusus terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Masyarakat dapat melapor atau memberikan masukan melalui hotline 0811-2622-000, baik terkait dugaan keracunan maupun kualitas menu yang disajikan untuk siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menjelaskan bahwa selain hotline provinsi, seluruh 35 kabupaten/kota di Jateng juga telah memiliki kanal pengaduan masing-masing.
Beberapa di antaranya adalah Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang (0851-4835-8535), Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara (0812-2900-1003), Hotline MBG Kabupaten Blora (0811-2655-601), serta Hotline MBG Kota Pekalongan (0852-2615-0966). Selain itu, tersedia pula call center nasional 150945 JNN.
“Laporan yang masuk tidak hanya soal dugaan keracunan, tetapi juga keluhan masyarakat jika menu yang diterima dirasa kurang sesuai standar. Setiap aduan akan kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Yunita, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, jika ditemukan penyedia makanan yang melanggar ketentuan, Dinas Kesehatan akan memberikan peringatan dan menyampaikan laporan kepada BGN. Sanksi lanjutan, termasuk penghentian kerja sama, menjadi kewenangan BGN.
Yunita menegaskan bahwa pembukaan hotline ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah, mulai dari Gubernur hingga Bupati/Wali Kota, untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik dan aman di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang meminta Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyediakan layanan pengaduan, melakukan pengecekan cepat, menyiapkan tim tanggap darurat, serta mengoptimalkan media informasi untuk merespons setiap laporan dugaan keracunan menu MBG.
Dalam setiap laporan keracunan, tim Dinkes bersama pihak terkait akan turun langsung melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui sumber permasalahan.
Salah satu contoh kasus terjadi di salah satu wilayah Jateng, di mana hasil koordinasi dengan BGN memutuskan untuk menutup sementara dapur penyedia makanan dan menghentikan layanan MBG di sekolah-sekolah hingga evaluasi selesai dilakukan.
“Jika penyedia makanan ingin kembali beroperasi, maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas menu dan proses pengolahan makanan,” tambah Yunita.
Ia juga mengajak semua pihak, mulai dari orang tua murid, tenaga pendidik, hingga pihak penyedia makanan, untuk terus menjaga komunikasi terbuka. Hal ini penting agar keluhan dapat segera ditangani dan program MBG tetap berjalan lancar.
“Ketika ada keluhan dari orang tua kepada guru, penyedia makanan harus mau mendengar dan memperbaikinya. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan mengenai kebersihan lingkungan, penjamah makanan, dan fasilitas pendukung juga harus terus diperkuat,” tegasnya. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.