BREBES, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan dana sebesar Rp2,01 miliar sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.
Bantuan tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pemulihan, khususnya pembangunan rumah dan fasilitas ibadah yang rusak akibat bencana.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat meninjau langsung lokasi pengungsian di Gunung Poh pada Jumat, 2 Mei 2025, menegaskan pentingnya langkah cepat dan terencana dalam penanganan pascabencana.
Ia memerintahkan jajaran terkait untuk segera menyusun kajian teknis guna merelokasi para korban ke lokasi yang aman secara geologis.
“Saya sudah minta dilakukan kajian untuk relokasi. Jangan sampai warga dipindahkan ke tempat yang berpotensi mengalami pergerakan tanah lagi. Lokasinya harus benar-benar aman dan layak untuk dihuni,” tegas Gubernur Luthfi.
Saat ini, Pemkab Brebes telah menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi sekitar 432 warga yang terdampak.
Para pengungsi kini tersebar di beberapa titik, yakni 197 orang di Gunung Poh, 29 orang di Krajan, serta 202 orang yang tinggal sementara di rumah kerabat mereka.
Gubernur juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kondisi psikologis para penyintas.
Ia mengingatkan agar proses relokasi dilakukan dengan pendekatan yang mampu meyakinkan warga untuk tidak kembali ke lokasi lama yang rawan.
Sementara itu, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma menyampaikan bahwa lahan seluas 1,2 hektare telah disiapkan untuk pembangunan hunian tetap.
Ia menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pemprov Jateng yang telah menyiapkan anggaran guna pengadaan lahan dan pembangunan tersebut.
“Kami sangat bersyukur atas perhatian dari Gubernur. Dana bantuan tersebut sangat membantu dalam proses pemulihan dan pembangunan hunian tetap,” ucap Paramitha.
Adapun dua lokasi alternatif untuk hunian tetap yang saat ini sedang dikaji oleh tim geologi berada di Desa Manggis (1,8 hektare) dan Desa Bumiwah (1,6 hektare).
Kajian ini dilakukan untuk memastikan kestabilan tanah sebelum warga direlokasi secara permanen.
Untuk hunian sementara, direncanakan mulai dihuni oleh para pengungsi pada pertengahan Mei 2025.
Pemerintah daerah mengebut penyelesaian fasilitas tersebut agar para korban tidak terus tinggal di tenda-tenda darurat.
“Kami ingin warga segera menempati tempat yang lebih layak. Instruksi sudah diberikan ke dinas teknis agar huntara bisa digunakan secepatnya,” ujar Bupati.
Salah satu pengungsi, Abdul Bashar, menyatakan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah.
Menurutnya, kehadiran Gubernur dan Bupati di lokasi membuat warga merasa lebih tenang dan diperhatikan.
“Kami sangat bersyukur atas dukungan ini. Fasilitas di pengungsian cukup baik, dan kami menantikan hunian baru yang lebih aman,” ungkapnya. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.