SEMARANG, Kabarjateng.id – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, kembali menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada yang akan datang. Penekanan ini disampaikan saat acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Dalam kesempatan itu, Hevearita, yang akrab disapa Mbak Ita, mengingatkan agar ASN tetap profesional dan menghindari keterlibatan dalam aktivitas politik secara terbuka, termasuk membatasi penggunaan media sosial selama masa Pilkada.
“Kita sudah sering mengeluarkan edaran tentang netralitas ASN, seperti saat Pilpres lalu. Sekarang, lebih baik istirahat dulu dari media sosial,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kesadaran individu, mengingat pemerintah tidak bisa memantau sekitar 17 ribu ASN dan Non-ASN satu per satu di Kota Semarang.
Keterlibatan dalam politik yang terekam di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi serius, mulai dari ancaman terhadap karier hingga pemecatan.
“Sudah ada pegawai yang diberhentikan karena tidak netral. Jangan sampai ada lagi yang mengalami hal serupa,” ujar Mbak Ita.
Walaupun ASN tetap memiliki hak pilih, mereka dilarang menunjukkan dukungan secara terbuka demi menjaga profesionalisme.
Mbak Ita mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk menjaga integritas sebagai ASN harus dijunjung tinggi agar kinerja pemerintahan tetap berjalan dengan baik tanpa campur tangan politik.
Selain memberikan pesan penting terkait netralitas ASN, Mbak Ita juga melantik 19 pejabat struktural, termasuk lima kepala dinas yang dipilih melalui seleksi terbuka. Lima kepala dinas yang dilantik tersebut adalah:
1. Arwita Mawarti – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2. Bagus Irawan – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida)
3. Kusnandir – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)
4. Margaritha Mita Dewi Sopa – Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UMKM)
5. Shoti’ah – Kepala Dinas Pertanian (Dispertan)
Pelantikan dilakukan segera karena dinas-dinas tersebut memiliki program prioritas yang harus dijalankan. Misalnya, DLH harus mengawasi program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.