BREBES, Kabarjateng.id – Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Brebes menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) khusus bagi para kepala desa (kades) yang membahas tata kelola pemerintahan desa dan pendampingan hukum.
Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, dan akuntabel.
FGD tersebut digelar di Hotel Anggraeni, Kecamatan Tanjung, pada Rabu (2/7/2025), dan dibuka secara resmi oleh Asisten I Sekretariat Daerah Brebes, Drs. Khaerul Abidin.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas antusiasme para kades yang hadir serta menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kepala desa dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa.
“Forum ini menjadi wadah strategis bagi para kepala desa untuk saling bertukar pikiran, memperluas wawasan, dan membekali diri dengan pemahaman yang komprehensif terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Harapannya, ke depan ada tindak lanjut berupa studi tiru ke desa-desa percontohan,” ujar Khaerul.
Rencana tindak lanjut dari FGD ini adalah melakukan studi tiru ke Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang, yang dikenal sebagai salah satu desa antikorupsi terbaik secara nasional.
Khaerul menilai langkah ini penting agar para kepala desa dapat belajar langsung dari praktik baik yang telah terbukti berhasil.
Ia menambahkan bahwa dana desa yang disalurkan setiap tahun merupakan instrumen penting dari negara untuk mendorong pembangunan berbasis komunitas.
Untuk itu, pemerintah pada tahun 2025 kembali menekankan pentingnya penggunaan dana desa yang tepat sasaran, terutama untuk program prioritas seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penguatan ekonomi lokal.
“Mulai tahun ini, minimal 20 persen dari dana desa wajib dialokasikan sebagai penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini adalah upaya konkret untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang profesional,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Kabupaten Brebes telah membentuk 297 Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari gerakan nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat.
Menurutnya, keberadaan Kopdes dan BUMDes tidak saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Koperasi memberikan akses permodalan kepada warga, sementara BUMDes fokus mengelola unit-unit usaha strategis desa.
Sementara itu, Ketua Pelaksana FGD, Afan Setiono, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk memastikan para kepala desa memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola keuangan desa secara akuntabel dan efisien, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pengetahuan yang diperoleh dalam forum ini dapat diterapkan langsung oleh para kades dan perangkatnya dalam menjalankan roda pemerintahan di desa masing-masing,” tuturnya.
FGD ini dibagi dalam tiga wilayah pelaksanaan, yaitu zona tengah yang mencakup 102 desa dari enam kecamatan, zona selatan sebanyak 93 desa dari enam kecamatan, serta zona utara yang melibatkan 97 desa dari lima kecamatan, sehingga total keseluruhan peserta mencapai 292 desa.
Afan juga menyampaikan bahwa hasil dari FGD akan dirumuskan sebagai bahan untuk kegiatan lanjutan, seperti studi tiru ke Desa Banyubiru, yang pada tahun 2022 berhasil meraih predikat sebagai desa antikorupsi tingkat nasional.
Dalam FGD tersebut, para narasumber berasal dari berbagai lembaga, termasuk Kejaksaan Negeri Brebes, Polres Brebes, Inspektorat Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), yang turut memberikan pembekalan dan arahan teknis bagi para peserta. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.