Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pembangunan pedesaan dan menciptakan pemerataan ekonomi melalui pelaksanaan program Reforma Agraria. Atas konsistensi tersebut, Kementerian ATR/BPN dianugerahi CNN Indonesia Award 2025 untuk kategori Rural Development & Regional Equity. Penghargaan prestisius ini diserahkan dalam acara penganugerahan di kawasan Kuningan, Jakarta, pada Jumat (31/10/2025) malam.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang hadir langsung untuk menerima penghargaan, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas pengakuan tersebut. “Kami berterima kasih kepada CNN Indonesia atas apresiasi ini. Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di pusat maupun di daerah, yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian publik adalah Kampung Reforma Agraria, yang dinilai berhasil menjadi model pengelolaan tanah berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui program ini, Kementerian ATR/BPN tidak hanya melakukan redistribusi dan sertipikasi tanah, tetapi juga memastikan agar tanah yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif. Dampaknya terasa pada peningkatan ekonomi masyarakat desa serta penguatan aspek sosial dan lingkungan.
“Reforma Agraria merupakan program prioritas nasional yang terus kami dorong untuk menciptakan pemerataan kepemilikan lahan dan meningkatkan produktivitas tanah di berbagai wilayah,” jelas Wamen Ossy.
Selain fokus pada pemberdayaan desa, Kementerian ATR/BPN juga sedang melakukan transformasi digital dalam layanan pertanahan dan tata ruang. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus mengurangi potensi sengketa lahan di berbagai daerah.
“Kami tengah berproses menuju sistem layanan digital agar semua urusan pertanahan menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat. Dengan dukungan masyarakat dan instansi terkait, digitalisasi ini diharapkan mampu menekan konflik agraria yang kerap terjadi,” tambahnya.
Ossy Dermawan juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan, saran, dan kritik konstruktif terhadap berbagai upaya yang sedang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. “Kami akan terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan serta tata ruang agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.