Yogyakarta – Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, menekankan bahwa penguatan citra lembaga tidak bisa hanya mengandalkan kampanye atau strategi komunikasi yang bersumber dari internal pemerintah.
Ia menegaskan, kepercayaan publik justru akan tumbuh kuat apabila masyarakat merasakan kualitas pelayanan dan kemudian secara sukarela menyampaikan pengalaman mereka kepada lingkungan sekitar.
Menurutnya, narasi terbaik adalah kisah yang datang langsung dari penerima manfaat.
“Bukan kita sebagai pemberi layanan yang seharusnya sibuk membenarkan diri. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat menceritakan pengalaman positif setelah menerima layanan kita,” ucap Shamy Ardian saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sekretariat Jenderal ATR/BPN di Yogyakarta, Selasa (23/12/2025).
Ia juga menyampaikan hasil pengamatan terhadap interaksi warganet di berbagai kanal media sosial yang masih menunjukkan dominasi sentimen negatif.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan komunikasi publik tidak dapat hanya diselesaikan melalui manajemen isu di pusat, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung.
Biro Humas dan Protokol di tingkat pusat, lanjut Shamy, tetap memiliki tanggung jawab penting dalam merancang pola komunikasi, mengelola informasi, dan merespons dinamika pemberitaan.
Namun, ia menegaskan bahwa ujung dari pembentukan citra positif kementerian berada pada pelayanan publik yang berjalan konsisten dan memberikan kepuasan nyata.
Di hadapan para peserta Rakernis yang terdiri dari jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN dari seluruh Indonesia, Shamy menegaskan bahwa perubahan pola pelayanan harus menjadi prioritas.
Ketika pelayanan semakin cepat, transparan, dan memberikan kemudahan, testimoni positif akan lahir dengan sendirinya tanpa perlu dipaksakan melalui narasi formal.
Ia juga memastikan bahwa Biro Humas dan Protokol akan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam strategi komunikasi dan pengelolaan media sosial, termasuk memastikan keseimbangan antara pesan yang disampaikan kementerian dengan pengalaman nyata masyarakat di lapangan.
“Jika masyarakat merasakan pelayanan yang benar-benar membawa manfaat, maka citra lembaga akan terbentuk secara alami. Itulah bentuk narasi yang paling kuat dan paling dipercaya,” tutupnya.
Rakernis yang berlangsung pada 22–24 Desember tersebut turut dihadiri para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN yang memberikan paparan dan arahan sesuai bidang masing-masing.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.