JAKARTA | Kabarjateng.id – Pemerintah mematangkan langkah pemulihan hunian masyarakat yang terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membahas penanganan tersebut bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan melibatkan BNPB serta kalangan pengembang.
Pembahasan berlangsung dalam rapat bersama di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pemerintah saat ini memprioritaskan pendataan kondisi rumah warga untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan tingkat kerusakannya.
Tito mengatakan, kerusakan rumah akan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat.
Sebagian besar hunian yang nantinya diperbaiki atau dibangun kembali direncanakan menggunakan pola in situ, yaitu pembangunan dilakukan di lokasi rumah semula.
Menurutnya, dampak gempa tercatat di sekitar delapan kabupaten di NTT.
Selain rumah penduduk, bencana juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan pemerintahan, fasilitas pendidikan, serta infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan.
Namun, pembangunan kembali rumah warga belum dapat langsung dilaksanakan di seluruh lokasi.
Pemerintah masih mempertimbangkan kondisi lapangan karena beberapa daerah masih berpotensi mengalami guncangan susulan.
“Perbaikan rumah belum dapat dilakukan sekarang karena kondisi masih mengalami guncangan. Rekonstruksi akan dilakukan setelah situasinya dinilai stabil,” ujar Tito.
Ia menegaskan, akurasi data menjadi bagian penting dalam menentukan bantuan dan proses rekonstruksi.
Pemerintah daerah diminta melakukan pendataan warga secara by name by address, dengan mengoptimalkan peran kepala desa, camat, hingga BPS di daerah.
Klasifikasi kerusakan rumah juga harus mengacu pada pedoman teknis BNPB.
Langkah tersebut diperlukan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan masing-masing bangunan.
Tito mengingatkan bahwa kondisi rumah masih dapat berubah akibat gempa susulan.
Bangunan yang sebelumnya masuk kategori rusak ringan, misalnya, berpotensi mengalami kerusakan lebih parah.
Karena itu, pendataan perlu dilakukan secara berkala dan diperbarui sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Selain persoalan hunian, pemerintah juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih bertahan di tempat pengungsian.
Kebutuhan seperti makanan, air minum, tenda, pakaian, selimut, dan obat-obatan harus dipastikan tersedia.
Pemerintah juga menyiapkan kebutuhan logistik untuk beberapa pekan ke depan guna mengantisipasi warga yang masih harus tinggal di tenda pengungsian selama proses pemulihan berlangsung.
Dari sisi aksesibilitas, sejumlah jalur distribusi bantuan disebut mulai kembali terbuka.
Kondisi tersebut diharapkan memperlancar pergerakan masyarakat sekaligus mempercepat pengiriman bantuan dan kebutuhan logistik ke wilayah terdampak.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, jajaran DPP Realestat Indonesia (REI), serta sejumlah perwakilan perusahaan pengembang.
Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat kolaborasi pemerintah dalam mempercepat pemulihan rumah warga dan fasilitas umum pascabencana. (di)
