SEMARANG | kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong percepatan pendataan Sensus Ekonomi 2026 menyusul capaian yang telah mencapai 81 persen.
Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga pekan, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi agar seluruh target pendataan dapat diselesaikan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, percepatan akan difokuskan pada sejumlah kelompok usaha dan kawasan yang hingga kini belum seluruhnya terdata.
Menurutnya, Pemprov Jateng akan kembali menggandeng pemerintah kabupaten dan kota untuk memetakan titik-titik yang masih menjadi kendala dalam proses pendataan.
“Kita kolaborasikan lagi. Kita pahami kepada para pengusaha, masyarakat, termasuk penghuni apartemen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap untuk itu,” ujar Taj Yasin saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (6/8/2026).
Taj Yasin menyebut kawasan industri di Kabupaten Kendal dan Batang telah menyelesaikan pendataan hingga 100 persen. Keberhasilan tersebut, kata dia, dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat proses sensus.
“Kita petakan kembali perusahaan dan kawasan industri yang belum tercapai agar dalam sisa waktu tiga minggu ini Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah benar-benar bisa dituntaskan,” tegasnya.
Semarang Masih Perlu Dikebut
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pendataan ekonomi di Jawa Tengah secara keseluruhan telah mencapai 81 persen.
Namun, sejumlah daerah masih membutuhkan perhatian khusus.
Kota Semarang menjadi salah satu wilayah yang harus dipacu karena memiliki jumlah pelaku usaha paling besar di Jawa Tengah.
Hingga saat ini, progres pendataan di Kota Semarang baru berada di kisaran 71 persen.
Sementara itu, capaian tertinggi tercatat di Kabupaten Banjarnegara yang telah mencapai sekitar 92 persen.
Wakil Kepala BPS Pusat Sonny Harry Budiutomo Harmadi menilai capaian Jawa Tengah tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah serta koordinasi antara BPS dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Ia mengapresiasi dukungan Pemprov Jateng yang dinilai berperan dalam membantu kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Progres pendataan sektor ekonomi di Jawa Tengah sangat baik. Sudah mencapai 81 persen dari total target,” kata Sonny.
Menurutnya, capaian tersebut cukup signifikan mengingat jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pendataan di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,5 juta.
Di balik capaian 81 persen tersebut, BPS masih menghadapi pekerjaan besar dalam mendata kelompok usaha berskala besar.
Hingga kini, progres pendataan kelompok tersebut baru sekitar 40 persen.
BPS menargetkan seluruh perusahaan besar dapat terdata secara menyeluruh. Data dari kelompok usaha tersebut dinilai penting untuk menggambarkan kondisi perekonomian secara lebih utuh.
Sonny menjelaskan, proses pendataan perusahaan besar membutuhkan waktu lebih panjang karena informasi yang dikumpulkan tidak hanya menyangkut aktivitas usaha, tetapi juga mencakup aspek keuangan, tenaga kerja, hingga penjualan.
Selain itu, sejumlah perusahaan harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan divisi internal maupun kantor pusat sebelum memberikan data kepada petugas sensus.
Tantangan lainnya muncul dalam pendataan penghuni apartemen.
Mobilitas penghuni yang tinggi membuat petugas tidak selalu mudah menemukan responden di tempat tinggalnya.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, BPS menambah kekuatan personel di lapangan.
Tidak hanya petugas sensus, ASN dan pejabat senior BPS juga dilibatkan untuk membantu proses pendataan, khususnya terhadap perusahaan berskala besar.
Sonny sekaligus menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan.
Ia memastikan informasi yang diberikan responden dilindungi dan kerahasiaannya dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Data hasil sensus nantinya diharapkan menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pendataan tersebut akan memberikan gambaran mengenai jumlah dan persebaran pelaku usaha, skala bisnis, sektor formal dan informal, serta berbagai karakteristik kegiatan ekonomi di Indonesia.
Data itu selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. (dkp)
