SEMARANG | kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII harus menjadi titik awal lahirnya inovasi di lingkungan pemerintahan, bukan sekadar ajang memperoleh sertifikat kelulusan.
Hal tersebut disampaikan saat membuka PKN Tingkat II Angkatan XXVIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Senin (3/8/2026).
Luthfi berharap para peserta mampu membawa perubahan nyata setelah kembali ke instansi masing-masing.
Menurutnya, hasil pelatihan harus tercermin dalam pembaruan sistem kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta lahirnya berbagai gagasan kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Setelah mengikuti PKN, peserta diharapkan mampu melakukan transformasi birokrasi di daerahnya masing-masing melalui berbagai inovasi dan terobosan,” ujarnya.
Ia menilai tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks. Kondisi ekonomi global, keterbatasan fiskal, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut aparatur negara memiliki kemampuan beradaptasi dan berinovasi.
Karena itu, seorang pemimpin tidak cukup hanya memahami teori kepemimpinan.
Yang lebih penting adalah kemampuan mengambil keputusan, membaca situasi, mendengar aspirasi masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secara efektif.
Luthfi juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan pemerintahan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antarlembaga, lintas sektor, dan seluruh tingkatan pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa pemimpin harus membangun tim yang solid, bukan mengandalkan kemampuan pribadi semata.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan.
Sebagai contoh, Luthfi menyebut keberhasilan Jawa Tengah mempertahankan status sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Pada 2025, produksi gabah Jawa Tengah mencapai sekitar 9,5 juta ton atau menyumbang hampir 15,6 persen terhadap produksi nasional.
Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, pola kolaborasi serupa juga perlu diterapkan dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi hijau, maupun berbagai program strategis lainnya.
Sementara itu, berdasarkan data BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, PKN Tingkat II Angkatan XXVIII diikuti oleh 51 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Keberagaman latar belakang peserta diharapkan dapat memperluas jejaring kerja sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Erawati, menegaskan bahwa pemimpin birokrasi masa depan harus memiliki kemampuan beradaptasi, berorientasi pada hasil, serta mampu membangun kolaborasi yang kuat.
Menurut Erna, masyarakat tidak lagi mengukur keberhasilan pemerintah dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata serta kehadiran pemerintah yang memberikan manfaat dan dampak langsung dalam kehidupan mereka,” ungkapnya.
Pembukaan PKN Tingkat II Angkatan XXVIII turut dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G.L. Kalake, Sekretaris BPSDM Kementerian Dalam Negeri Afrijal Dahrin DJ, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. (dkp)
