SEMARANG | Kabarjateng.id – Panglima Kodam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Aset TNI Komisi I DPR RI di Markas Kodam IV/Diponegoro, Jumat (3/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan aset TNI sekaligus memperkuat koordinasi dalam meningkatkan tata kelola aset pertahanan.
Rombongan Panja dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta bersama Dave Akbarshah Fikarno Laksono.
Turut hadir sejumlah anggota Panja Aset TNI, jajaran sekretariat, tenaga ahli, analis legislatif, tim risalah, media sosial, hingga TVR Parlemen DPR RI.
Rapat kerja tersebut mengangkat tema mengenai legitimasi lahan dan revitalisasi pangkalan sebagai upaya mentransformasi tata kelola aset TNI.
Pembahasan difokuskan pada penyelesaian persoalan aset, penanganan konflik pertanahan, serta optimalisasi nilai ekonomi aset pertahanan agar mampu mendukung kepentingan nasional.
Dalam sambutannya, Pangdam IV/Diponegoro menegaskan bahwa pengelolaan aset negara di lingkungan TNI selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.
Menurutnya, aset pertahanan merupakan amanah negara yang harus dijaga, diamankan, serta dimanfaatkan secara optimal guna menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI.
Sebagai bentuk keterbukaan, Asisten Logistik Kasdam IV/Diponegoro memaparkan kondisi aset yang berada di wilayah Kodam IV/Diponegoro.
Paparan tersebut dilengkapi dengan penjelasan dari unsur TNI matra udara dan laut, di antaranya pimpinan Lanud Adi Soemarmo, Lanud Adisutjipto, Lanal Semarang, serta Lanumad Ahmad Yani. Diskusi kemudian berlanjut melalui sesi tanya jawab guna merumuskan berbagai rekomendasi strategis.
Kodam IV/Diponegoro juga terus melaksanakan langkah-langkah pembenahan melalui legalisasi lahan, revitalisasi pangkalan, serta penataan dan pengamanan aset secara berkelanjutan.
Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, meminimalkan potensi sengketa, sekaligus meningkatkan kesiapan operasional satuan.
Pangdam berharap seluruh data dan informasi yang disampaikan kepada Panja Aset TNI dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif sehingga menghasilkan rekomendasi yang mampu mendukung terwujudnya tata kelola aset pertahanan yang lebih modern, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri para pejabat utama Kodam IV/Diponegoro, para Danrem, Asisten Kasdam, Kabalakdam, serta unsur pimpinan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL di wilayah Jawa Tengah dan DIY. (liem)
