PATI | Kabarjateng.id – Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) dinilai membawa dampak positif bagi pembangunan wilayah dengan meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke pelosok desa.
Melihat manfaat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana mengarahkan usulan program berikutnya pada penguatan akses menuju kawasan wisata dan sentra ekonomi yang sedang berkembang.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat mengikuti peresmian proyek IJD Tahun Anggaran 2025 secara virtual dari Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (23/6/2026).
Peresmian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan dipusatkan di Kabupaten Sampang.
Menurut Luthfi, program IJD menjadi solusi strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
Dukungan pemerintah pusat melalui program tersebut dinilai sangat membantu percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan yang didukung melalui IJD mampu mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mulai dari wilayah pedesaan hingga perkotaan. Karena itu, keberlanjutan program tersebut sangat diharapkan oleh pemerintah daerah.
Pada Tahun Anggaran 2025, Jawa Tengah mendapatkan 30 paket pekerjaan penanganan jalan daerah dengan total panjang mencapai 132,62 kilometer dan nilai anggaran sekitar Rp493,284 miliar. Program tersebut tersebar di 19 kabupaten dan kota.
Kabupaten Blora menjadi daerah dengan alokasi terbesar, yakni penanganan jalan sepanjang 20,81 kilometer dengan anggaran mencapai Rp93,21 miliar.
Luthfi mengungkapkan, bantuan dari pemerintah pusat sangat penting untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan, terlebih anggaran pembangunan jalan yang dimiliki pemerintah provinsi mengalami penurunan pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, Pemprov Jawa Tengah telah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer serta pembangunan jembatan sepanjang 249,70 meter dalam program IJD berikutnya.
Apabila mendapat persetujuan pemerintah pusat, proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2027.
Fokus utama usulan tersebut adalah membuka akses menuju kawasan wisata, desa wisata, dan wilayah yang memiliki potensi ekonomi baru sehingga mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain mengusulkan program baru, Pemprov Jawa Tengah juga terus melakukan evaluasi kondisi jalan provinsi.
Pemerintah menargetkan tingkat kemantapan jalan kembali mencapai 94 persen pada 2026 setelah sebelumnya mengalami penurunan akibat curah hujan tinggi yang terjadi sepanjang 2025.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan bahwa program IJD memberikan manfaat besar bagi daerahnya.
Perbaikan ruas jalan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarkecamatan dan wilayah perbatasan, tetapi juga membuka akses bagi kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau.
Menurutnya, dampak pembangunan tersebut turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bahkan, kenaikan nilai jual objek pajak di sejumlah wilayah menjadi indikator tumbuhnya perekonomian yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa IJD Tahun Anggaran 2025 mencakup pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi.
Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai komoditas lainnya dari daerah produksi menuju pasar dan kawasan industri.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan konektivitas harus menjangkau seluruh wilayah agar tidak ada daerah yang tertinggal akibat keterbatasan akses.
Dengan jaringan jalan yang semakin baik, biaya distribusi barang dapat ditekan sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien dan kompetitif. (di)
