UNGARAN | Kabarjateng.id – Ketidakpuasan terhadap pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, mendorong sejumlah warga mendatangi DPRD Kabupaten Semarang, Senin (15/6/2026).
Dalam audiensi tersebut, warga meminta Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan evaluasi terhadap lurah yang saat ini menjabat.
Aspirasi warga diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka nilai telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan.
Perwakilan warga, Yohanes Sugiwiyarno, mengungkapkan bahwa keresahan masyarakat muncul karena pelayanan publik yang dinilai belum berjalan maksimal.
Menurutnya, sejumlah warga merasa kesulitan saat mengurus kebutuhan administrasi yang seharusnya dapat dilayani dengan cepat dan mudah.
Selain pelayanan, warga juga menyoroti sejumlah kebijakan di tingkat kelurahan yang dinilai kurang melibatkan masyarakat.
Mereka berharap pemerintah daerah dapat melakukan peninjauan secara objektif terhadap berbagai persoalan yang telah disampaikan.
Dalam audiensi itu, warga turut menyinggung pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sebelumnya sempat menjadi perhatian masyarakat.
Mereka meminta agar berbagai dugaan yang muncul dapat ditelusuri oleh pihak berwenang sesuai mekanisme yang berlaku.
Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan proses pembentukan sejumlah lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan program pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi partisipasi masyarakat secara luas.
Menurut warga, berbagai persoalan tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan dan memengaruhi hubungan antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat.
Karena itu, mereka berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk merespons aspirasi yang disampaikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening menyatakan bahwa DPRD akan menindaklanjuti aspirasi warga sesuai dengan kewenangannya.
Ia menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap lurah merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui Bupati dan instansi terkait.
“DPRD akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar aspirasi masyarakat ini mendapatkan perhatian dan tindak lanjut,” ujarnya.
Bondan menegaskan, lurah sebagai ujung tombak pelayanan publik harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta memberikan pelayanan yang profesional dan berkeadilan.
Audiensi tersebut menjadi cerminan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan responsif.
Kini, warga Candirejo menanti langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan melalui DPRD Kabupaten Semarang.
Editor: Mualim
