BREBES, Kabarjateng.id – Program perumahan di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan signifikan pada 2026.
Pemerintah menargetkan pembangunan rumah subsidi mencapai sedikitnya 30 ribu unit, naik dari 7.532 unit pada tahun sebelumnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebut kenaikan itu sebagai lompatan besar dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menegaskan tambahan lebih dari 23 ribu unit mencerminkan percepatan kerja di lapangan.
“Perkembangannya sangat cepat. Program rumah subsidi bergerak lebih agresif dan tepat sasaran,” kata Maruarar saat kunjungan kerja di Brebes.
Dukungan Perbankan Dorong Akses Pembiayaan
Maruarar menilai Jawa Tengah mampu memanfaatkan skema pembiayaan perumahan dengan baik.
Bank Jateng ikut memperkuat penyaluran kredit perumahan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses rumah layak.
Ia menyebut Jawa Tengah termasuk provinsi dengan penyaluran pembiayaan perumahan tertinggi di Indonesia.
Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dan sektor perbankan mendorong percepatan program.
Usulan Tambahan Kuota Masih Dibahas
Pemerintah pusat menerima masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait penambahan kuota program perumahan.
Maruarar menyampaikan bahwa pihaknya akan meninjau kembali kebutuhan di daerah.
“Peningkatannya sudah besar, tapi masih ada permintaan tambahan. Itu akan kami pelajari,” ujarnya.
Bedah Rumah Brebes Naik 30 Kali Lipat
Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Brebes juga mencatat lonjakan besar.
Tahun 2025, program hanya menyentuh 20 unit rumah, namun pada 2026 jumlahnya naik menjadi 600 unit.
Kenaikan tersebut mencapai 30 kali lipat. Maruarar menilai capaian ini mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Pemprov Jateng Perluas Program RTLH
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap program perumahan.
Ia menilai program bedah rumah berperan penting dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Luthfi menegaskan seluruh pihak perlu bekerja sama dalam pembangunan perumahan.
Pemerintah provinsi juga memperluas program bedah rumah di 35 kabupaten/kota untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapat hunian yang lebih layak dan sehat. (dkp)
