SEMARANG, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program APBD 2026 yang benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Penegasan itu muncul usai evaluasi kinerja triwulan I yang menunjukkan sejumlah sektor masih membutuhkan perhatian serius.
Ahmad Luthfi menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5/2026).
Forum itu menjadi sarana untuk meninjau pelaksanaan program pembangunan selama tiga bulan pertama tahun ini.
Menurutnya, arah pembangunan Pemprov Jawa Tengah tetap berfokus pada kebutuhan masyarakat tanpa mengubah rancangan program yang telah disusun sebelumnya.
Pemerintah hanya perlu memperkuat efisiensi serta memastikan hasil program benar-benar dirasakan warga.
“Program yang langsung menyentuh masyarakat harus diprioritaskan dan dipercepat. Kita fokus pada efektivitas dan dampaknya,” tegasnya.
Infrastruktur Jalan Jadi Perhatian Utama
Salah satu perhatian utama dalam evaluasi tersebut yakni sektor infrastruktur jalan.
Ahmad Luthfi menjelaskan, tingkat kemantapan jalan di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 94,4 persen pada akhir 2025 menjadi 84 persen pada triwulan pertama 2026.
Kondisi itu mendorong Pemprov Jateng untuk segera mengambil langkah cepat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Pemerintah juga membuka peluang penambahan anggaran lewat APBD Perubahan guna mempercepat perbaikan jalan.
Ia menegaskan, seluruh wilayah yang mengalami penurunan kualitas jalan akan dipetakan agar penanganannya lebih tepat sasaran.
Jika dibutuhkan, tambahan anggaran akan disiapkan demi mengembalikan kondisi jalan seperti sebelumnya.
“Kita ingin kualitas jalan kembali optimal. Kalau perlu, kita tambah anggaran agar kemantapan jalan kembali di atas 94 persen,” ujarnya.
Perkuat Kolaborasi Antar-OPD
Selain infrastruktur, Ahmad Luthfi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, dan BLUD memperkuat sinergi dalam menjalankan program pembangunan.
Ia menilai kolaborasi antarlembaga menjadi kunci agar target pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik.
Seluruh instansi diminta mengoptimalkan fungsi kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar masyarakat dapat mengetahui capaian serta kinerja pemerintah secara transparan.
Pendapatan Daerah Tunjukkan Tren Positif
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyampaikan bahwa situasi geopolitik global dan kebijakan efisiensi anggaran menuntut seluruh OPD lebih kreatif dalam menyusun program kerja.
Menurutnya, peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Berdasarkan data hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,549 triliun atau 23,99 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp4,669 triliun atau 19,77 persen.
Capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada triwulan pertama juga menunjukkan hasil positif.
Realisasi PKB mencapai 18,86 persen atau senilai Rp823,820 miliar, melampaui target awal sebesar 15,75 persen.
Dana Bagi Hasil Alami Keterlambatan
Namun demikian, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan cukai dari pemerintah pusat belum masuk hingga akhir Maret.
Dana tersebut baru diterima Pemprov Jateng pada April 2026.
“DBH memang mengalami keterlambatan dan baru kami terima pada April,” kata Sumarno.
Ia menambahkan, realisasi keuangan triwulan pertama masih mengalami deviasi, meskipun pelaksanaan fisik program tetap berjalan sesuai rencana.
Belanja daerah saat ini masih didominasi belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, serta subsidi.
Pemprov Jawa Tengah memastikan akan terus mengawal percepatan program pembangunan pada triwulan berikutnya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. (dkp)
