SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemprov Jateng memperkuat langkah menyiapkan pekerja migran Indonesia (PMI) yang profesional dan berdaya saing di pasar kerja global.
Upaya ini sekaligus mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pekerja migran agar lebih kompeten serta memperoleh perlindungan yang maksimal di Jateng.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, provinsinya memiliki potensi besar untuk menyiapkan tenaga kerja migran yang terampil.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).
Menurut Luthfi, Jawa Tengah selama ini menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar pekerja migran Indonesia.
Data penempatan PMI asal Jawa Tengah bahkan menunjukkan tren peningkatan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Tren Pekerja Migran Terus Meningkat
Data pemerintah daerah menunjukkan jumlah pekerja migran asal Jawa Tengah terus meningkat. Pada 2021 tercatat sebanyak 17.440 PMI bekerja di berbagai negara.
Jumlah itu melonjak menjadi 47.493 orang pada 2022 dan kembali meningkat menjadi 64.566 orang pada 2023.
Pada 2024 jumlahnya mencapai 66.610 pekerja migran, sedangkan pada 2025 tercatat sekitar 62.276 orang.
Sejumlah daerah di Jawa Tengah menjadi penyumbang terbesar pekerja migran, di antaranya Kabupaten Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, dan Kebumen.
Luthfi menilai pekerja migran tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi juga dapat menjadi duta investasi Indonesia di luar negeri.
“Para pekerja migran ini sebenarnya juga menjadi duta investasi bagi Indonesia. Karena itu kita harus memastikan proses keberangkatan mereka sesuai prosedur agar tidak menimbulkan masalah di negara tujuan,” ujarnya.
Perkuat Pendidikan dan Pelatihan
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan.
Menurut Luthfi, provinsi ini memiliki banyak fasilitas pendidikan vokasi yang mampu menyiapkan calon pekerja migran profesional, mulai dari Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga berbagai politeknik.
Melalui lembaga tersebut, para calon pekerja migran memperoleh bekal keterampilan kerja, kemampuan bahasa, serta pemahaman budaya negara tujuan.
“Persiapan harus kita lakukan secara menyeluruh, mulai dari kemampuan bahasa, pengetahuan budaya negara tujuan, hingga keterampilan profesional. Dengan bekal itu mereka bisa bekerja dengan baik dan lebih terlindungi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak persoalan yang menimpa pekerja migran berawal dari proses keberangkatan yang tidak sesuai aturan.
“Kalau sejak awal kita menata ekosistemnya dengan baik, maka perlindungan terhadap pekerja migran juga akan jauh lebih kuat,” tambahnya.
Dukung Program Nasional
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla menjelaskan bahwa kunjungannya ke Jawa Tengah bertujuan memetakan potensi sarana dan prasarana yang dapat mendukung penyiapan pekerja migran.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan optimalisasi sekitar 500.000 calon pekerja migran Indonesia untuk mengisi berbagai sektor profesional di luar negeri.
“Arahan Presiden jelas, kita ingin mengoptimalkan sekitar 500 ribu calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja di berbagai sektor profesional,” kata Dzulfikar.
Ia juga mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas.
Menurutnya, provinsi ini memiliki kapasitas pendidikan vokasi dan pelatihan yang sangat besar.
Jika dihitung secara keseluruhan, daya tampung lembaga pendidikan seperti BLK, SMK, sekolah vokasi, hingga politeknik di Jawa Tengah mencapai sekitar 1,2 juta orang.
“Kapasitas ini sangat besar dan menjadi kabar menggembirakan bagi kami. Jawa Tengah memiliki potensi kuat untuk mendukung program nasional,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian P2MI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membentuk tim percepatan guna menyusun berbagai program strategis yang fokus pada peningkatan kualitas, kompetensi, serta perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja di luar negeri. (dkp)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.