SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah cepat untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pemerintah provinsi menjadwalkan 308 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kabupaten/kota hingga Maret 2026 guna menahan lonjakan harga sekaligus memastikan pasokan tetap terjangkau bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pemerintah daerah mengambil langkah intervensi sejak awal menyusul tren kenaikan sejumlah komoditas strategis pada awal Februari.
“Jadi, kita sudah punya jadwal pasar pangan murah. Saat musim hujan tinggi dan nanti bulan Ramadan atau menjelang Lebaran juga. Harga boleh naik, tapi tidak boleh terlalu fluktuatif,” ujar Ahmad Luthfi saat meninjau GPM di halaman Kantor TVRI Jawa Tengah, Semarang, Jumat (13/2/2026).
Ia menjelaskan ketersediaan pangan strategis di Jawa Tengah masih berada dalam kondisi surplus.
Meski begitu, pemantauan lapangan menunjukkan beberapa komoditas mulai mengalami kenaikan harga menjelang Ramadan.
Data pemantauan mencatat harga cabai naik sekitar 35,7 persen hingga Rp77.800 per kilogram.
Minyak goreng merek Minyakita mencapai Rp16.300 per liter atau naik 3,4 persen dari harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter.
Harga daging kerbau beku menyentuh Rp110.000 per kilogram atau naik 38,4 persen dari harga patokan pemerintah Rp80.000 per kilogram.
Sementara itu, harga jagung untuk peternak ayam petelur berada di kisaran Rp6.250 per kilogram atau naik 7,4 persen dari HPP Rp5.500 per kilogram.
“Ada kenaikan tapi belum signifikan, kecuali cabai yang hampir mendekati Rp80 ribu. Jawa Tengah Agro Berdikari sudah kami perintahkan melakukan penetrasi harga di seluruh pasar,” tegasnya.
Pemerintah provinsi memulai rangkaian GPM di wilayah Pucang Gading, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang.
Lokasi tersebut dipilih karena memiliki jalur distribusi strategis serta akses masyarakat yang luas.
Sebanyak 11 pelaku usaha dan kelembagaan ikut mendukung pelaksanaan GPM, antara lain Perum Bulog, RNI, PPI, JTAB, kelompok tani, hingga pelaku usaha pangan lokal.
Selain GPM, pemerintah provinsi mengerahkan Satgas Pangan untuk menyisir rantai distribusi dan menekan praktik spekulasi harga.
Petugas melakukan pengawasan mulai dari tingkat petani, distributor, hingga tempat penjualan.
Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Nuraini, warga Pucang Gading, mengaku merasakan langsung manfaat harga yang lebih rendah dibandingkan pasar tradisional.
“Cabai di pasar hampir Rp100 ribu, di sini Rp65 ribu. Minyak juga lebih murah,” katanya.
Melalui rangkaian 308 GPM hingga Maret 2026, pemerintah provinsi berharap mampu menjaga daya beli masyarakat, meredam gejolak harga, serta memastikan kebutuhan pangan tetap aman dan terkendali selama momentum Ramadan dan Idulfitri.
Editor: Mualim
