SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya fokus pada penanganan banjir yang masih berlangsung, tetapi juga mulai melakukan pendataan menyeluruh terhadap dampak pascabencana.
Salah satu perhatian utama diarahkan pada kerusakan infrastruktur di jalur Pantura yang selama ini menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi regional.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan bahwa proses pemetaan dan penghitungan kerusakan baru mulai dilakukan seiring masih adanya sejumlah wilayah yang tergenang banjir.
“Penanganan banjir memang belum sepenuhnya selesai. Namun untuk tahap pascabencana, kami sudah mulai memetakan dan menghitung dampaknya,” ujar Taj Yasin usai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, jalur Pantura dari Kabupaten Rembang hingga Kota Semarang menjadi perhatian khusus.
Selain jalan nasional, kerusakan juga ditemukan pada ruas jalan provinsi dan kabupaten, yang semakin parah akibat tingginya mobilitas kendaraan saat banjir melanda.
“Kami sudah sampaikan ke pemerintah pusat bahwa kondisi Pantura dari Rembang sampai Semarang belum seluruhnya terdata. Bahkan dari Semarang ke arah barat juga masih perlu dihitung,” jelasnya.
Pemprov Jateng saat ini juga menyiapkan langkah lanjutan berupa pengajuan anggaran perbaikan infrastruktur, termasuk rencana pembangunan serta peninggian tanggul sebagai upaya mitigasi agar banjir tidak kembali terulang pada musim hujan mendatang.
Di Kabupaten Pati, Taj Yasin memastikan tidak ditemukan kasus tanggul jebol. Banjir di wilayah tersebut terjadi akibat limpasan air dengan debit sangat tinggi.
“Kalau karena limpasan, berarti kapasitas sungai tidak mencukupi. Ini perlu solusi berupa normalisasi sungai atau peninggian tanggul,” terangnya.
Kondisi semakin kompleks karena banjir bersamaan dengan fenomena rob, yang menyebabkan air sulit surut.
Di Kota Pekalongan, Pemprov menilai pembangunan bendungan karet di Sungai Bremi menjadi kebutuhan mendesak meski memerlukan anggaran besar.
Rencana serupa juga disiapkan untuk wilayah hilir Kabupaten Pati. Namun, Taj Yasin menekankan pentingnya dialog dengan masyarakat, khususnya nelayan di sekitar Sungai Juwana, sebelum pembangunan dilakukan.
“Pemasangan tanggul karet tidak bisa sembarangan. Harus dibicarakan dengan masyarakat karena bisa berdampak pada akses keluar-masuk kapal nelayan,” tegasnya.
Untuk penanganan darurat, Pemprov Jateng bersama BNPB telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di kawasan Pantura, termasuk Pati dan Pekalongan.
OMC berlangsung sejak 15 Januari dan diperpanjang hingga 24 Januari sambil menunggu perkembangan cuaca dari BMKG.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penangguhan menyebutkan banjir masih terjadi di Kabupaten Pati, Kudus, dan Pekalongan dengan potensi kerugian yang cukup besar.
“Minimal satu rumah terdampak banjir mengalami kerugian sekitar Rp2 juta. Kalau ada seribu rumah, nilainya sudah sangat besar. Itu belum termasuk sawah, infrastruktur, serta fasilitas sosial dan umum,” ujarnya.
Meski demikian, BPBD menegaskan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama.
Proses evakuasi terus dilakukan bersama TNI, Polri, dan relawan, dengan fokus pada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
“Pengungsian memanfaatkan bangunan fasos dan fasum seperti sekolah, masjid, dan aula. Logistik didukung Kemensos, Dinsos, PMI, Baznas, serta masyarakat. Solidaritasnya luar biasa,” kata Bergas.
Ke depan, ia berharap pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah benar-benar dirancang lebih tangguh terhadap bencana.
Masyarakat juga diimbau meningkatkan kesiapsiagaan dengan memahami jalur evakuasi dan rencana penyelamatan sejak dini.
“Kalau ada peringatan cuaca ekstrem, masyarakat sudah tahu harus ke mana. Dengan begitu, kita tidak panik saat bencana terjadi,” pungkasnya. (dkp)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.