SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya menjadi salah satu daerah penopang utama menuju swasembada garam nasional.
Langkah ini ditempuh melalui sinergi dengan berbagai pihak, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan sektor pergaraman.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan bahwa industri garam akan diposisikan sebagai salah satu sektor unggulan daerah.
Ia juga menyatakan kesiapan Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga mampu mendukung target swasembada garam nasional.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam acara “Kolaborasi Menuju Kebangkitan Industri Garam di Jawa Tengah untuk Kesejahteraan Rakyat” yang digelar di Auditorium Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang, pada Kamis, 4 Desember 2025.
Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Dinas Perikanan dan Kelautan Jateng, Universitas Diponegoro, DPD RI, dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT).
Acara tersebut dihadiri oleh pemda kabupaten/kota penghasil garam, petambak, koperasi, perguruan tinggi, BPOM, BUMD, organisasi keagamaan, serta TPPD Jateng.
Anggota DPD RI, Abdul Kholik, mengungkapkan bahwa potensi garam Jawa Tengah masih belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, garam bisa menjadi komoditas unggulan yang memberi kontribusi signifikan bagi penguatan ekonomi daerah.
Namun ia menyoroti persoalan menurunnya jumlah petambak garam. Dari 13.260 petambak pada 2020, kini hanya tersisa sekitar 6.420 orang.
“Karena itu diperlukan peningkatan teknologi, efisiensi skala produksi, hingga penguatan hilirisasi untuk memberdayakan petambak,” ujarnya.
Ia juga mendukung upaya BUMD Jawa Tengah fokus membangun industri garam, baik di wilayah pantai utara maupun selatan, termasuk pengembangan garam unik di Kabupaten Grobogan.
Dari sisi regulasi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jateng, Lilik Harnadi, menyampaikan bahwa Jawa Tengah telah memiliki dasar hukum kuat untuk mempercepat pengembangan pergaraman.
Ia menyebutkan bahwa kualitas garam petambak meningkat dalam lima tahun terakhir, sehingga mampu berkontribusi 31,26 persen terhadap produksi garam nasional.
Direktur Utama PT SPJT, Untung Juanto, menjelaskan kesiapan BUMD tersebut memasuki industri garam secara lebih luas.
Kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 5 juta ton per tahun, sementara produksi nasional baru mampu memenuhi 30 persen.
SPJT sendiri sudah memetakan kebutuhan pasar sebanyak 4.500 ton garam per bulan, namun kapasitas produksi pabrik di Pati baru mencapai 2.000 ton per bulan.
“Pada tahun 2026, kami akan membangun pabrik garam di Brebes. SPJT juga sudah memenuhi persyaratan SNI, sertifikasi halal, serta memproduksi garam u-100 seperti tepung,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa SPJT akan memperkuat kemitraan dengan koperasi dan petambak garam.
Dari aspek teknologi, Prof. Dr. Zulfa Juniarto dari LPPM Undip menyatakan bahwa Undip siap mendukung peningkatan kualitas dan proses produksi garam.
Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah teknologi mekatronika untuk memilah kotoran secara otomatis sehingga proses produksi menjadi lebih efisien.
Undip juga akan memberikan pendampingan bagi petambak serta membantu pengolahan air residu di pabrik.
Ketua SDGs Centre Undip, Prof. Bulan Prabawani PhD, menambahkan bahwa penguatan industri garam sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan sektor ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, serta memperkuat stabilitas ekonomi daerah.
Dari sisi pelaku lapangan, Masruri, petambak asal Demak, menyampaikan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga garam.
Ia menilai harga yang lebih stabil akan memberi kepastian pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan petambak. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.