SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proses relokasi bagi warga terdampak bencana di Banjarnegara maupun Cilacap berjalan sesuai rencana.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa tahapan penanganan korban, mulai dari penyediaan hunian sementara hingga penyiapan hunian tetap, dilakukan secara terstruktur dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.
Menurut Gubernur, lahan seluas kurang lebih dua hektare di Banjarnegara telah disiapkan untuk pembangunan hunian sementara bagi para pengungsi.
Hal ini ia sampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (18/11).
“Lahan untuk hunian sementara sudah tersedia, dan koordinasinya terus kita matangkan dengan Bupati Banjarnegara. Jumlah pengungsi yang harus direlokasi mencapai lebih dari 420 jiwa, sehingga prosesnya harus cepat,” ujar Luthfi.
Ia menekankan bahwa warga tidak boleh tinggal terlalu lama di lokasi pengungsian.
Karena itu, pembangunan hunian sementara diprioritaskan, sementara konsep hunian tetap akan direncanakan setelah kebutuhan mendesak terpenuhi.
Selain di Banjarnegara, Pemprov Jateng juga menyiapkan langkah relokasi untuk warga terdampak bencana di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
Baik hunian sementara maupun rencana jangka panjang berupa hunian tetap sudah mulai dipetakan.
“Fokus pertama tetap pada hunian sementara supaya warga bisa segera hidup lebih nyaman dan aman,” jelas Gubernur.
Upaya relokasi ini merupakan bagian dari penanganan pascabencana yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan sinergi lintas lembaga.
Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi bergerak bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, yang turut mengikuti rapat tersebut, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jateng.
Ia menilai langkah proaktif Jawa Tengah menjadi contoh kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
“Kami mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Gubernur. Penanganan bencana tidak bisa lagi menunggu kejadian baru bereaksi. Kesiapan awal seperti ini sangat penting,” ungkap Raditya.
Ia menambahkan bahwa setiap daerah wajib memiliki peta risiko bencana yang diperbarui dan disesuaikan dengan prediksi cuaca BMKG.
Dengan demikian, wilayah yang berpotensi terdampak hujan ekstrem, banjir, ataupun longsor dapat terdeteksi sejak dini.
Raditya juga mengungkapkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dijalankan untuk mengurangi intensitas hujan di daerah rawan bencana.
“OMC kita prioritaskan di wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan sangat tinggi, terutama yang bisa mencapai lebih dari 300 mm per hari. Upaya ini penting untuk mendukung evakuasi dan penanganan lanjutan,” katanya.
Dengan rangkaian langkah tersebut, Pemprov Jateng optimistis proses relokasi dan pemulihan warga terdampak dapat berlangsung lebih cepat dan aman. (rs)
