SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menjadi sorotan nasional sebagai salah satu daerah dengan potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah.
Komitmen kuat dari Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maemoen menjadikan ekonomi syariah serta pariwisata berkelanjutan sebagai fokus utama arah pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2027 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, dalam kegiatan Penguatan Literasi Brand Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (6/11/2025).
Menurut Emir, dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penguatan ekonomi syariah patut diapresiasi. Ia menyebut, Jawa Tengah selalu berhasil menorehkan prestasi dalam ajang Anugerah Adinata Syariah dan memiliki komitmen nyata dalam kebijakan daerah.
“Jawa Tengah sudah menjadi salah satu provinsi dengan arah kebijakan ekonomi syariah yang kuat. Dukungan dari kepala daerahnya luar biasa,” ujarnya.
Emir menjelaskan bahwa ekonomi syariah kini tidak lagi hanya menjadi alternatif, melainkan telah menjadi bagian dari arus utama pembangunan ekonomi nasional.
Hal ini terlihat dari semakin banyaknya provinsi yang memasukkan ekonomi syariah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Hingga kini sudah ada 26 provinsi yang memuat program ekonomi syariah dalam RPJMD-nya, dan 23 di antaranya telah menyusun secara rinci, termasuk Jawa Tengah,” jelasnya.
Ia menambahkan, terdapat tiga indikator utama dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah, yakni jumlah produk bersertifikat halal, aset perbankan syariah terhadap PDRB, serta indeks zakat nasional yang diukur hingga tingkat kabupaten/kota.
“Jawa Tengah sudah memenuhi ketiganya,” tambah Emir.
Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait tingkat inklusi keuangan syariah nasional yang baru mencapai 13 persen.
“Melalui literasi dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan angka ini terus meningkat di masa depan,” katanya optimistis.
Sementara itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Tengah, Nyata Nugraha, menuturkan bahwa dukungan nyata terhadap ekonomi syariah di Jawa Tengah telah berjalan sejak 2023.
Berbagai kegiatan seperti Jateng Halal Fair 2024 dan Jateng Halal Festival 2025 menjadi bukti komitmen tersebut.
“Tahun 2024, Jawa Tengah juga meraih penghargaan Adinata Syariah Zona Khas. Ke depan kami tengah menyiapkan kawasan wisata ramah muslim yang akan dicanangkan bertepatan dengan pelaksanaan MTQ Nasional di Jawa Tengah,” jelas Nyata.
Program tersebut, lanjutnya, menjadi langkah inovatif dalam mengembangkan desa wisata ramah muslim pertama di Jawa Tengah, yang diharapkan mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyampaikan apresiasi kepada KNEKS dan KDEKS atas perhatian dan dukungan mereka.
Ia menegaskan bahwa dengan mayoritas penduduk Jawa Tengah beragama Islam, potensi ekonomi syariah di wilayah ini sangat besar dan semestinya menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah.
“Pak Gubernur telah menegaskan arah kebijakan ekonomi Jawa Tengah ke depan menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar utama. Banyak pelaku UMKM sebenarnya sudah menerapkan prinsip ekonomi syariah, hanya belum seluruhnya terdata,” ujar Sumarno.
Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan tersebut, KNEKS memberikan PIN Brand Ekonomi Syariah kepada Sumarno, yang sekaligus menjadi simbol apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.