KUDUS, Kabarjateng.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, atas koordinasi yang dinilai efektif dan responsif dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayahnya.
Pujian tersebut disampaikan Maruarar saat meninjau salah satu rumah penerima bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Djarum di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, pada Kamis (6/11/2025).
“Saya sangat mengapresiasi kerja sama antara Pak Gubernur dengan jajaran pemerintah daerah serta Kementerian Perumahan. Koordinasinya cepat dan komunikasinya berjalan baik,” ujar Maruarar.
Menteri yang akrab disapa Ara itu menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan perumahan.
Ia mencontohkan langkah Gubernur Luthfi yang mempermudah proses perizinan bagi perusahaan yang ingin berkontribusi melalui program CSR.
“Pemerintah daerah membantu percepatan izin, sementara data disesuaikan dengan BPS. Inilah bentuk kerja sama yang perlu dijaga dan terus diperkuat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa peran dunia usaha menjadi elemen penting dalam mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan dana APBN.
“Kolaborasi nyata sudah dilakukan oleh banyak pihak seperti Djarum dan Astra. Ini bukti bahwa gotong royong bisa memberikan hasil konkret,” tegasnya.
Program CSR PT Djarum di Jawa Tengah tahun 2025 meliputi pembangunan dan renovasi 2.550 unit rumah dan fasilitas sanitasi.
Dari jumlah tersebut, 1.572 unit telah selesai, sementara 814 unit lainnya masih dalam proses dan ditargetkan rampung pada Desember 2025.
Di Kabupaten Kudus, program sanitasi terpadu mencakup 1.500 unit, dengan 869 unit sudah tuntas. Selain itu, ada 300 unit program Renovasi Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) yang telah selesai 222 unit, serta 200 unit renovasi ringan lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan bagian dari layanan dasar masyarakat yang menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Rumah layak huni menjadi fondasi kesejahteraan keluarga, dan ini terus kami dorong,” jelas Luthfi.
Ia menambahkan, hingga tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merealisasikan sekitar 150 ribu unit rumah layak huni.
Pembangunan tersebut berasal dari kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Kementerian PKP, serta dukungan CSR perusahaan.
“Setiap triwulan kami lakukan evaluasi. Dampaknya sudah terlihat: kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen, melebihi rata-rata nasional,” ungkapnya. (di)
