SEMARANG, Kabarjateng.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang, yang dinilainya sebagai salah satu MPP terbesar dan terbaik di Indonesia.
Hal itu disampaikan Mendagri saat meninjau langsung fasilitas MPP Kota Semarang bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang saat ini berlokasi di Terminal Mangkang, Semarang, Rabu malam (5/11).
“Menurut saya ini salah satu yang terbesar ya, yang pernah saya lihat. Suasananya bagus, dan lantai duanya dimanfaatkan dengan baik untuk MPP. Saya dengar nanti akan pindah ke dekat Balai Kota, itu juga bagus, asal dibuat lebih nyaman, rapi, dan homey,” ujar Tito.
Ia menambahkan, MPP harus terus berinovasi agar masyarakat merasa betul-betul dilayani dengan ramah dan nyaman.
“Orang ketika datang ke MPP jangan merasa seperti masuk kandang macan, tapi harus merasa disambut dan dilayani dengan baik,” pesannya.
Mendagri juga mengingatkan bahwa program MPP merupakan hasil reformasi birokrasi yang sudah berjalan sejak enam tahun lalu, diinisiasi oleh Kementerian PAN-RB dan terinspirasi dari model pelayanan publik di Georgia.
“MPP ini sudah dimulai sekitar enam tahun lalu, dulu diinisiasi oleh Kemenpan-RB. Tahun 2019 bahkan sudah mendapat penghargaan, dan Semarang termasuk salah satu yang terbaik di Jawa Tengah,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait, menilai MPP Semarang memiliki pelayanan yang cukup lengkap dan cepat, bahkan telah menggratiskan sejumlah layanan penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya senang karena di sini BPHTB dan PBG untuk rakyat sudah gratis. Prosesnya juga cepat, bisa satu hari. Tapi saya minta supaya bisa dipercepat lagi, seperti di Bali, Surabaya, Sumedang, atau Subang, yang pelayanannya bisa di bawah satu jam,” jelasnya.
Menurutnya, pelayanan yang cepat dan efisien akan mengurangi biaya dan waktu masyarakat dalam mengurus kebutuhan administrasi.
“Kita ingin masyarakat merasa mudah dan bahagia saat dilayani. Jangan sampai mereka harus bolak-balik dan keluar ongkos lagi,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kebijakan pro-rakyat dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kebijakan ini sangat pro-rakyat dan harus dinikmati manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan terhadap kinerja Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang.
“Alhamdulillah, kita mendapatkan apresiasi dari pak Mendagri dan Menteri PKP. Senang sekali karena pelayanan publik kita dinilai nyaman oleh masyarakat,” ujar Wali Kota seusai kegiatan.
Foto: kabarjateng.id
Agustina menjelaskan, pemerintah kota Semarang akan terus berupaya meningkatkan kenyamanan pelayanan publik. Rencananya, pada tahun depan MPP akan dipindahkan ke Gedung Juang karena masa sewa gedung yang saat ini digunakan telah berakhir.
“Nanti kita akan pindah ke Gedung Juang. Sekarang dua lantai sedang dibereskan. Mumpung belum direnovasi, bisa kita tata agar lebih modern dan ramah bagi masyarakat, seperti pelayanan di bank,” terangnya.
Wali Kota juga menegaskan, pelayanan publik di Semarang telah berjalan baik dan mendapatkan pujian dari masyarakat.
“Tadi masyarakat yang mengurus dokumen menyampaikan tidak ada pungli, prosesnya cepat, tidak ada preman, dan semua petugasnya ramah. Ini tentu membuat kami senang,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Agustina menyebut bahwa Pemkot Semarang terus berbenah untuk menyaingi kecepatan pelayanan publik di daerah lain.
“Kita ditantang agar bisa seperti Surabaya, Bali dan Sumedang yang bisa menyelesaikan layanan dalam waktu sekitar 15 menit. Kita akan berusaha menyejajarkan diri, yang penting kualitas layanan tetap terjaga,” tegasnya.
Terkait program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), Agustina menyambut baik rencana pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan jumlah bantuan renovasi hingga delapan kali lipat pada tahun mendatang.
“Kita senang sekali. Tahun ini Pemkot Semarang melakukan renovasi terhadap 1.056 rumah, ditambah bantuan pusat sekitar 700 unit serta dukungan CSR dan Baznas sekitar 2.000 unit. Tahun 2026 kami anggarkan sekitar 1.200 unit lagi. Semoga tidak ada bencana besar, sehingga program bisa berjalan lancar,” jelasnya.
Wali Kota berharap, tambahan alokasi bantuan dari pemerintah pusat dapat mempercepat penuntasan rumah tidak layak huni di Kota Semarang.
“Masih banyak rumah yang harus kita benahi agar warga bisa tinggal dengan layak dan sehat,” pungkasnya. (day)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.