SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah resmi menandatangani nota kesepakatan mengenai kerja sama di bidang pertanahan, agraria, dan penataan ruang.
Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola lahan serta menjaga keberlangsungan lahan pangan di wilayah Jawa Tengah.
Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri sejumlah bupati serta pejabat Pemprov Jateng. Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Lampri A Prtnh SH MH, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata komitmen untuk melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan.
“Lahan LP2B tidak boleh sembarangan dialihfungsikan karena berhubungan langsung dengan ketahanan pangan jangka panjang. Lahan ini harus tetap dimanfaatkan untuk produksi pertanian,” ujarnya dalam kegiatan yang berlangsung di Semarang, Senin (20/10/2025).
Berdasarkan data BPN, total Lahan Baku Sawah (LBS) di Jawa Tengah mencapai 987.468 hektare. Dari jumlah tersebut, LP2B tersebar di tiga kabupaten, yakni Blora seluas 48.967 ha, Cilacap 53.000 ha, dan Wonosobo 10.168 ha.
Lampri juga meminta kepala daerah melakukan penertiban terhadap tanah-tanah HGU (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan) yang telah habis masa berlakunya, agar dapat dimanfaatkan kembali secara produktif.
Dalam kesepakatan tersebut, BPN bersama Pemprov Jateng menargetkan penerbitan 240 sertifikat hak atas tanah LP2B pada 2025, masing-masing 80 bidang di tiga kabupaten tersebut.
Selain itu, akan dilakukan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten, serta sertifikasi terhadap 52 bidang aset milik Pemprov yang tersebar di enam kabupaten: Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya sertifikasi tanah sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat dan investor.
“Sertifikat tanah itu kepastian hukum. Jangan sampai masyarakat kesulitan karena proses birokrasi. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit,” tegasnya.
Ia menambahkan, letak geografis Jawa Tengah yang strategis di antara Jawa Barat dan Jawa Timur membuat provinsi ini sangat potensial sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat ini, Jateng berkontribusi sekitar 16,5% terhadap produksi gabah nasional atau sekitar 11 juta ton per tahun. Oleh sebab itu, ia mendorong seluruh kabupaten/kota segera merampungkan zonasi kawasan industri sebelum akhir 2025, dengan sistem perizinan one gate service, lahan siap pakai, serta layanan yang terintegrasi.
Selain urusan industri dan pertanahan, Ahmad Luthfi juga menyoroti peran BPN dalam mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan rumah layak huni.
Sedikitnya ada 17.000 rumah untuk masyarakat miskin ekstrem yang perlu mendapatkan perhatian.
“Bukan hanya sertifikatnya, rumahnya juga harus layak. Satu keluarga, satu rumah yang layak huni. Itu bagian dari program prioritas kami,” jelasnya.
Program tersebut sejalan dengan visi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur permukiman.
Rumah yang layak akan berdampak positif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga kualitas hidup warga.
Gubernur pun mengajak semua pihak menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan.
“Kalau ada persoalan, mari kita selesaikan bersama. Jawa Tengah harus tetap rukun, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,” tandasnya.
Melalui kerja sama ini, Pemprov Jateng dan BPN berharap dapat memperkuat sinergi dalam pengelolaan ruang dan pertanahan, menciptakan kepastian hukum, melindungi lahan pertanian produktif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi. (rs)
