SEMARANG, Kabarjateng.id – Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin, menegaskan bahwa pesantren memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan katering skala besar, sehingga siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menekankan, selama ini tidak pernah ada laporan kasus keracunan makanan di lingkungan pesantren.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Rozin usai rapat pleno pengurus harian PWNU Jawa Tengah yang membahas kesiapan lembaga pesantren dalam menerima program MBG.
Ia menilai, kasus keracunan yang muncul di beberapa sekolah perlu menjadi perhatian serius dengan penerapan mekanisme pengawasan yang jelas dan ketat.
“Perlu ada sistem yang khusus untuk menangani MBG, terutama jika terjadi kasus keracunan. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan pemasok bahan makanan, proses memasak, pasca-memasak, hingga penyajian,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor PWNU Jateng, Senin (13/10/2025).
Gus Rozin mengapresiasi langkah pemerintah yang mewajibkan sertifikasi penyelenggara program MBG pasca insiden keracunan.
Namun, menurutnya, pengawasan langsung jauh lebih efektif dibanding sekadar mengandalkan sertifikasi.
“Sertifikasi memang penting sebagai pendukung, tetapi pengawasan lapangan tetap menjadi kunci utama,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa dapur pesantren setiap hari telah terbiasa memasak untuk ribuan santri, sehingga memiliki kesiapan operasional lebih baik dibanding pihak yang baru terlibat dalam pengelolaan katering.
“Pesantren jauh lebih siap. Sebelum ada MBG pun, dapur kami memasak tiga kali sehari dalam jumlah besar. Jadi menjalankan MBG bukan hal baru,” imbuhnya.
Gus Rozin juga berharap pemerintah dapat membuat skema khusus bagi pelaksanaan MBG di pesantren tanpa mengurangi standar yang telah ditetapkan, seperti standar gizi, dapur, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ia mengungkapkan, hingga kini jumlah pesantren di Jawa Tengah yang menjadi penyelenggara MBG masih terbatas, sekitar 11–12 pesantren.
Hal ini menurutnya dapat menjadi pertimbangan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperluas program berbasis pesantren.
Terkait anggaran, pengasuh Pesantren Maslakul Huda Kajen ini menegaskan bahwa dengan dana Rp10.000 per porsi, pesantren dapat menyajikan menu yang bergizi dan berkualitas.
Ia mencontohkan, di pesantrennya biaya satu kali makan santri biasanya hanya sekitar Rp3.400, sehingga dana MBG dinilai sangat memadai.
“Dengan anggaran itu, kami justru bisa meningkatkan kualitas gizi santri yang selama ini mandiri dalam urusan konsumsi,” terangnya.
Menjawab soal kapasitas, Gus Rozin memastikan pesantren tidak mengalami kendala. Beberapa pesantren besar seperti Sarang (Rembang) dan Tegalrejo (Magelang) bahkan mampu menangani jumlah penerima MBG hingga puluhan ribu santri tanpa insiden keracunan.
“Pesantren Sarang bisa melayani hingga 20 ribu santri, Tegalrejo sekitar 15 ribu. Selama ini semuanya berjalan baik tanpa ada masalah,” jelasnya.
Sebagai penutup, Gus Rozin menawarkan agar pemerintah mempertimbangkan sistem tertutup khusus bagi MBG berbasis pesantren, mengingat hanya sedikit lembaga yang memiliki pengalaman mengelola katering dalam jumlah besar seperti TNI, Polri, dan pesantren. (af)
