BREBES, Kabarjateng.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zaki Safrudin Prihatin, menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Kabupaten Brebes hanya dapat tercapai melalui sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, kerja sama antar level pemerintahan menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.
Hal itu disampaikan Zaki dalam forum bertajuk Peningkatan Kualitas Kebijakan melalui Media Tradisional yang digelar di Kebun Lumpang, Kecamatan Paguyangan, Brebes, Minggu (28/9/2025).
Acara tersebut dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta anggota DPRD Brebes dari Fraksi PAN, Ade Aprianto.
Dalam sambutannya, Zaki memberikan apresiasi terhadap langkah Bupati Brebes yang dinilai berhasil membawa sejumlah perubahan positif.
Ia menegaskan, mulai tahun anggaran 2026, kebijakan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD akan diarahkan lebih dominan pada pembangunan infrastruktur.
“Sekitar 70 persen pokir DPRD tahun depan akan dialokasikan untuk infrastruktur. Fokus ini diharapkan mampu mempercepat perbaikan jalan antarwilayah dan fasilitas publik lain yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Selain menekankan pentingnya infrastruktur, Zaki juga mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan berbagai program pemerintah.
Salah satunya melalui hibah bagi kelompok usaha produktif yang sudah berbadan hukum serta terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
“Kelompok ternak kambing, sapi, atau ikan yang sudah legal bisa mengajukan proposal hibah. Kesempatan ini harus diambil karena jaringan pendukung sudah tersedia, tinggal bagaimana masyarakat merespons,” katanya.
Ia juga menyoroti program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang setiap tahun menargetkan renovasi 300 unit.
Namun, ia mengingatkan bahwa validasi melalui Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran.
Sementara itu, Ade Aprianto menambahkan bahwa akurasi data dan komitmen kelompok penerima hibah sangat menentukan keberhasilan program.
“Bantuan hibah ini bukan pinjaman, tapi tetap harus dikelola serius agar benar-benar berkembang. Tanpa keseriusan, manfaatnya tidak akan terasa maksimal,” tegasnya.
Ade mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan untuk memperkuat program hibah di sektor peternakan.
Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan pemerintah hanya bersifat stimulan, sehingga kelompok perlu kreatif, misalnya dalam pengelolaan pakan, agar usaha bisa berkelanjutan.
Ia juga memastikan Fraksi PAN di DPRD Brebes akan konsisten memperjuangkan alokasi anggaran dengan komposisi 70 persen untuk pembangunan infrastruktur dan 30 persen untuk program sosial.
Kehadiran dua legislator PAN dalam kegiatan ini menegaskan komitmen partai dalam mengawal pembangunan merata di Brebes.
Melalui pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat dan koordinasi lintas pemerintahan, PAN berharap pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke lapisan masyarakat terbawah.
“Dengan kebijakan yang berpihak pada infrastruktur dan kesejahteraan rakyat, kesenjangan terutama di pedesaan bisa terus ditekan,” pungkas Zaki. (wan)
