BREBES, Kabarjateng.id – Insiden ambruknya atap teras Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes pada Minggu siang, 21 September 2025, sekitar pukul 11.30 WIB, mengejutkan masyarakat serta para pegawai yang berada di sekitar lokasi.
Kejadian ini langsung menyita perhatian publik mengingat gedung tersebut merupakan salah satu pusat pelayanan pemerintahan di Kabupaten Brebes.
Peristiwa tersebut tidak menelan korban jiwa, namun beberapa orang dilaporkan mengalami luka.
Aparat kepolisian bersama tim teknis dari instansi terkait telah turun tangan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab runtuhnya bangunan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Ia menekankan pentingnya investigasi menyeluruh agar penyebab ambruknya konstruksi dapat diketahui secara jelas.
“Penyebabnya masih dalam tahap pemeriksaan. Informasi awal memang tidak ada korban jiwa, tetapi ada beberapa yang mengalami luka. Hasil penyelidikan dari kepolisian akan menentukan secara pasti faktor penyebabnya,” ujar Luthfi usai menghadiri panen cabai di Kabupaten Magelang, Senin, 22 September 2025.
Meski terjadi insiden tersebut, Luthfi memastikan bahwa pelayanan publik di lingkungan Pemkab Brebes tetap berjalan normal.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena roda pemerintahan serta layanan administrasi tidak terganggu oleh peristiwa ini.
Sebagai catatan, Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes yang menjadi lokasi kejadian baru diresmikan pada Agustus 2022.
Proyek pembangunan gedung megah itu menelan biaya sekitar Rp110 miliar dengan luas bangunan mencapai 9.852 meter persegi di atas lahan hampir 30 ribu meter persegi.
Saat insiden terjadi, disebutkan ada aktivitas perbaikan di bagian atap teras yang dilakukan oleh pekerja konstruksi.
Hingga kini, tim penyelidik masih bekerja untuk mengungkap faktor teknis maupun non-teknis yang menjadi pemicu ambruknya bangunan baru tersebut.
Publik pun menanti hasil resmi investigasi yang diharapkan dapat menjadi dasar untuk langkah perbaikan ke depan, termasuk aspek keamanan dan kualitas konstruksi bangunan pemerintah. (di)
