SEMARANG | Kabarjateng.id – Ancaman kejahatan digital yang semakin kompleks mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sistem perlindungan data dan keamanan informasi pemerintahan.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni membentuk Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda).
Forum ini disiapkan sebagai wadah koordinasi berbagai instansi untuk mengantisipasi kebocoran data, serangan siber, serta potensi gangguan terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi.
Deklarasi Forkomsanda berlangsung di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026).
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi.
Taj Yasin mengatakan, keamanan data menjadi kebutuhan mendasar seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan yang cepat dan mudah diakses.
Mereka juga berhak mendapatkan jaminan bahwa informasi pribadi yang disampaikan kepada pemerintah dikelola dengan sistem keamanan yang memadai.
“Kami berharap dengan terbentuknya Forkomsanda, pelayanan pemerintahan semakin baik dan dipercaya masyarakat,” kata Taj Yasin.
Ia mengingatkan, perkembangan teknologi membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko kejahatan digital.
Ancaman tersebut mencakup pencurian data, ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga serangan yang dapat melumpuhkan infrastruktur pelayanan pemerintah.
Menghadapi kondisi tersebut, Taj Yasin menilai pengamanan ruang siber membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia meminta Forkomsanda menjalankan lima agenda strategis.
Agenda tersebut meliputi penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan deteksi dini ancaman, serta pertukaran informasi mengenai potensi serangan siber.
Selain itu, penguatan sistem manajemen keamanan informasi, perlindungan data, persandian, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi prioritas.
Agenda berikutnya adalah mempercepat penanganan insiden melalui koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan Security Operations Center (SOC).
Upaya tersebut diperlukan agar setiap gangguan dapat ditangani secara terkoordinasi, termasuk proses pemulihan sistem.
Sementara agenda kelima diarahkan pada peningkatan literasi keamanan digital masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi.
Taj Yasin menekankan, pembentukan forum tidak boleh berhenti sebatas deklarasi.
Harus ada hasil terukur yang menunjukkan peningkatan kemampuan pemerintah dalam menghadapi ancaman siber.
Di antaranya melalui penyusunan peta kerawanan siber Jawa Tengah, pembentukan mekanisme pertukaran informasi antarlembaga, serta peningkatan kemampuan deteksi dan penanganan insiden.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, menjelaskan bahwa Forkomsanda merupakan bagian dari kolaborasi BSSN bersama Pemprov Jateng untuk memperkuat pertahanan siber di daerah.
Ia menyebut, transformasi digital pemerintahan harus disertai perlindungan keamanan yang kuat.
Tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Hal itu berkaitan dengan proses pengumpulan data dalam program Satu Data Indonesia yang dilakukan secara berjenjang.
Data dihimpun mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, kemudian diteruskan ke pemerintah pusat.
Karena itu, pengamanan informasi harus dimulai dari sumber data agar potensi kebocoran dapat diminimalkan sejak awal.
Nugroho juga menyoroti perubahan pola kejahatan siber yang semakin sulit diprediksi.
Pelaku kejahatan terus mengembangkan metode, taktik, dan teknik untuk menemukan kelemahan sistem keamanan.
Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu tantangan baru.
Teknologi ini berpotensi digunakan untuk memanipulasi kondisi psikologis seseorang agar bersedia memberikan akses akun maupun informasi rahasia.
Selain manipulasi terhadap pengguna, pelaku juga mampu melakukan pemindaian sistem secara berkelanjutan untuk mencari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan.
Menurut Nugroho, kondisi tersebut harus diimbangi dengan kesiapan teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
Aparatur pemerintahan maupun masyarakat perlu memahami berbagai modus kejahatan digital agar tidak mudah menjadi korban.
Pembentukan Forkomsanda di Jawa Tengah diharapkan menjadi fondasi penguatan keamanan informasi daerah.
Sinergi lintas instansi menjadi faktor penting untuk melindungi data masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan berbasis digital. (dkp)






