SEMARANG, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas dan jiwa melayani. Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara penyambutan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Senin (8/9/2025).
Dalam kegiatan yang digelar di kampus Unimus itu, Luthfi hadir atas undangan Rektor Unimus, Masrukhi. Selain memberikan motivasi, ia juga membuka ruang dialog dengan para mahasiswa baru.
Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh para peserta yang antusias menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis.
Salah satunya datang dari Aulia Dwi Puspita, mahasiswa Fakultas Kedokteran. Ia menyinggung soal praktik demokrasi yang menurutnya masih rentan dengan intervensi di level pemerintahan.
Pertanyaan senada juga dilontarkan Setiawan, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, yang menyoroti menurunnya kepercayaan generasi muda kepada pemimpin akibat maraknya kasus korupsi.
Menanggapi hal itu, Ahmad Luthfi menyatakan kegembiraannya melihat mahasiswa berani bersikap kritis. Menurutnya, pemuda dan mahasiswa adalah harapan bangsa untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.
Ia bahkan mengutip pernyataan Bung Karno bahwa “sepuluh pemuda bisa mengguncang dunia” sebagai pengingat akan pentingnya peran generasi muda.
“Seorang pemimpin harus mampu melayani masyarakat dan membangun kepercayaan. Semua keluhan warga harus direspons, baik melalui layanan aduan daring maupun secara langsung di kantor gubernur yang merupakan rumah rakyat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemimpin di semua tingkatan—dari provinsi hingga desa—wajib memiliki karakter kebersamaan serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Pemimpin yang baik tidak boleh tunduk pada intervensi politik atau kepentingan tertentu.
Menurutnya, Pemprov Jateng telah berkomitmen menerapkan merit system, yakni penempatan pejabat sesuai kompetensi dan kapasitasnya.
Dalam konteks integritas, Luthfi menggunakan analogi, “ikan membusuk dari kepalanya.” Artinya, seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik.
Karena itu, seluruh OPD di Jawa Tengah telah membangun zona integritas serta menyelenggarakan pendidikan antikorupsi hingga ke tingkat desa.
“Pemerintah daerah juga berusaha transparan. Anggaran sudah bisa dipantau melalui portal resmi dan media sosial, sehingga masyarakat dapat memberi masukan. Dengan begitu, praktik-praktik seperti korupsi, permainan di bawah meja, hingga gratifikasi bisa dicegah,” tegasnya. (di)
