SURAKARTA, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mendorong perluasan lapangan kerja kreatif dan nonformal. Upaya ini dilakukan dengan memaksimalkan pelatihan vokasi dan penguatan kompetensi pekerja transmigran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng, Ahmad Aziz, mengatakan bahwa inisiatif ini berkontribusi pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Bahkan, posisi Jawa Tengah lebih rendah daripada rata-rata nasional.
Pada Agustus 2023, TPT Jateng turun 0,44 persen menjadi 5,13 persen dari jumlah penduduk, sementara angka TPT Nasional 5,32 persen. Pada Februari 2024, TPT Jateng turun lagi menjadi 4,39 persen dibandingkan dengan nasional yang berada pada 4,82 persen.
Dari Februari 2023 hingga Februari 2024, jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat 0,45 juta menjadi 20,41 juta orang. Sedangkan, pengangguran turun 0,17 juta orang menjadi 0,94 juta orang pada Februari 2024.
Aziz menyebutkan bahwa tantangan di Jawa Tengah adalah mempersiapkan tenaga kerja yang siap terjun ke dunia industri dan wirausaha. Sekolah jenjang kejuruan (SMK) telah banyak menghasilkan lulusan siap kerja.
Untuk sektor wirausaha, Pemprov Jateng aktif dalam menyiapkan keterampilan pekerja melalui berbagai pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Jateng.
Dengan kondisi ini, Pemprov Jateng terus bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja. Salah satu strateginya adalah memaksimalkan fungsi BLK.
“Kesempatan kerja wirausaha ditingkatkan dengan kualitas lebih baik. Misalnya, pelatihan barista yang kita lakukan, satu orang barista berkembang pasti bisa merekrut tenaga kerja,” ujar Aziz dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Swis-Bellinn Saripetojo Surakarta, Senin (10/6/2024).
Strategi lainnya adalah mengembangkan kemampuan wirausaha sesuai dengan potensi wilayah. Misalnya, di daerah yang kaya dengan produksi jagung, bisa mengembangkan varian produk yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Aziz menjelaskan bahwa di Jateng terdapat 2.130 BLK yang dikelola oleh Pemprov Jateng, pemerintah pusat (Kemenaker RI), LPKS, kabupaten/kota, dan komunitas. Pada 2023, BLK yang dikelola Pemprov Jateng telah menempatkan 2.977 orang bekerja, sementara BLK yang dikelola UPT Kemenaker RI menempatkan 4.062 orang bekerja. Adapun BLK yang dimiliki oleh 35 kabupaten/kota telah menempatkan 4.699 orang bekerja setelah pelatihan.
“Melalui aplikasi E-Makaryo milik Disnakertrans Jateng, tercatat telah menempatkan 11.183 orang bekerja. Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jateng dari Januari-April 2024 tersalurkan sebanyak 24.313 orang. Untuk transmigrasi tahun ini, kita mendapat jatah 16 KK,” tambah Aziz.
Dia menekankan bahwa kolaborasi dan kerja sama lintas sektor, disertai perangkat hukum yang memadai, adalah kunci dalam menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang lebih baik. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.