SEMARANG, Kabarjateng.id – Komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu terus diwujudkan melalui berbagai program, salah satunya dengan pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengungkapkan bahwa pembangunan sekolah ini akan segera dimulai, seiring dengan dorongan dari pemerintah pusat.
“Rencana pembangunan tetap di Rowosari. Pemerintah pusat berharap bangunan sudah mulai berdiri tahun ini, karena sistem pendaftaran dan lainnya sudah disiapkan sejak lama. Fokus utama sekarang adalah percepatan pembangunan fisik sekolah,” ujar Agustina.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih menanti surat resmi dari pemerintah pusat yang akan menjadi dasar teknis pelaksanaan, termasuk dalam hal perekrutan tenaga pendidik dan kesiapan sumber daya manusia lainnya.
“Apakah nantinya tenaga pendidik akan direkrut oleh pemkot atau diberikan bantuan dari pusat, masih dalam pembahasan,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan upaya strategis Pemkot Semarang untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang belum dapat mengakses sistem pendidikan formal.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu hasil verifikasi data siswa dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial RI.
“Verifikasi dilakukan bersama Dinas Sosial, BPS, dan Dinas Pendidikan. Ini menjadi dasar penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Rencana lokasi pembangunan sekolah berada di atas lahan pertanian di Rowosari.
Proses legalisasi lahan tersebut kini sedang dikaji bersama Kementerian Pertanian.
Sekolah Rakyat nantinya akan membuka jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, dengan rincian enam rombongan belajar untuk SD, serta masing-masing tiga rombel untuk jenjang SMP dan SMA.
Sementara menunggu gedung utama selesai dibangun, proses belajar-mengajar akan dilaksanakan di gedung Balai Latihan Kerja milik Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang.
Pada tahap awal, kapasitas yang disiapkan adalah masing-masing 50 siswa untuk SD dan SMA.
Bambang menjelaskan, konsep yang diusung Sekolah Rakyat adalah boarding school atau sekolah berasrama, sehingga siswa akan tinggal dan belajar secara penuh di lingkungan sekolah.
“Ini beda dari sekolah umum. Dibutuhkan komitmen orang tua karena anak-anak akan tinggal di asrama. Bahkan surat dari Kemensos menyertakan pernyataan kesanggupan dari orang tua,” terangnya.
Menurutnya, sistem ini membuka peluang lebih besar bagi siswa dari seluruh wilayah Kota Semarang, termasuk dari daerah pinggiran, untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai.
Terkait kebutuhan guru, Dinas Pendidikan belum menetapkan skema rekrutmen secara pasti.
Namun, opsi tenaga pengajar lokal tetap terbuka, menyesuaikan dengan kuota dan formasi dari Kemensos.
“Untuk saat ini, kuota baru tersedia untuk SD dan SMA. Mungkin SMP menyusul, tergantung kesiapan daya tampung,” tambahnya.
Menanggapi kekhawatiran soal potensi pengaruh terhadap SD Negeri yang mengalami kekosongan murid, Bambang menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu operasional sekolah reguler.
“Segmentasi dan sistemnya berbeda. Sekolah Rakyat bersifat asrama dan menyasar siswa dari keluarga prasejahtera, sedangkan sekolah reguler berjalan seperti biasa,” pungkasnya. (day)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.