SEMARANG | Kabarjateng.id – Lambannya proses perizinan kawasan industri kembali menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Proses yang selama ini bahkan bisa berlangsung hingga dua tahun kini ditargetkan dapat diselesaikan maksimal dalam 30 hari.
Target percepatan tersebut disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyusul keluhan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengenai panjangnya birokrasi perizinan yang berpotensi menghambat investasi.
Todotua menyatakan, pemerintah pusat siap membantu menuntaskan perizinan 12 kawasan industri baru yang saat ini masih dalam proses.
Pernyataan itu disampaikan seusai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026).
“Paling lama 30 hari. Kawasan industri 12 itu yang sudah disampaikan Pak Gubernur, yang lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua.
Untuk memastikan target tersebut tercapai, pemerintah akan memanggil seluruh pengembang dari 12 kawasan industri.
Langkah ini dilakukan guna mengidentifikasi persoalan yang menghambat penerbitan izin sekaligus mencari jalan keluar agar proses administrasi tidak berlarut-larut.
Menurut Todotua, percepatan perizinan menjadi kebutuhan penting karena kawasan industri merupakan salah satu pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modal.
Kepastian lokasi, kemudahan pelayanan, serta ketersediaan infrastruktur menjadi faktor yang menentukan daya tarik suatu daerah.
Pemerintah juga menyiapkan Desk Investasi sebagai sarana untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi calon investor maupun perusahaan yang sedang menjalankan proyeknya.
Melalui mekanisme tersebut, kendala terkait perizinan, lahan, hingga infrastruktur diharapkan dapat diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi.
“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” ujarnya.
Jawa Tengah menjadi wilayah keempat yang memperoleh Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara.
Layanan tersebut berkedudukan di DPMPTSP Jawa Tengah dengan cakupan pelayanan hingga Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.
Fokus penanganannya diarahkan pada proyek investasi bernilai lebih dari Rp1 triliun.
Di sisi lain, Ahmad Luthfi menilai kecepatan birokrasi harus menjadi perhatian pemerintah apabila Jawa Tengah ingin terus meningkatkan daya saing investasi.
Ia menyoroti perbedaan waktu pengurusan izin antara Indonesia dan Vietnam.
Menurutnya, proses perizinan di negara tersebut dapat berlangsung sekitar dua bulan, sedangkan di Indonesia bisa mencapai dua tahun.
“Di Vietnam itu perizinan cukup dua bulan. Di tempat kita dua tahun sudah hebat,” ujar Luthfi.
Pemprov Jateng kini mendorong 12 kabupaten/kota untuk mempersiapkan lokasi kawasan industri baru.
Setiap lokasi direncanakan memiliki luas minimal 50 hektare dan harus memenuhi ketentuan tata ruang.
Pemerataan kawasan industri ini diharapkan membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah yang belum menjadi pusat kegiatan manufaktur.
Pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah infrastruktur strategis untuk mendukung kebutuhan industri.
Rencana tersebut mencakup pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Selain itu, beberapa investasi besar tengah dipersiapkan untuk masuk ke Jawa Tengah.
Di antaranya industri garmen dengan nilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pada Desember 2026.
Ada pula rencana ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun dan relokasi industri dari Tiongkok dengan nilai investasi mencapai Rp2,17 triliun.
Dari sisi capaian, realisasi investasi Jawa Tengah selama Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun.
Jumlah tersebut memenuhi 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun.
Investasi tersebut tersebar dalam 82.420 proyek dan menyerap 340.334 tenaga kerja.
Khusus Triwulan III 2026, realisasi investasi mencapai Rp24 triliun atau meningkat 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sebanyak 26.431 proyek tercatat dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 127.117 orang.
Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di angka 5,83 persen secara tahunan.
Luthfi menyambut pembentukan Desk Investasi sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia berharap keberadaan layanan tersebut mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini dihadapi investor.
“Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi,” katanya.
Dengan target penyelesaian izin maksimal 30 hari, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa percepatan birokrasi dapat berjalan sesuai komitmen.
Keberhasilannya akan menjadi salah satu penentu kemampuan Jawa Tengah menarik investasi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. (dkp)
