SEMARANG – Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan struktural di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan pada Kamis (3/7/25) secara virtual melalui Zoom Meeting.
Acara pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dari kantor pusat Kementerian ATR/BPN di Jakarta, dan diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik serta perwakilan dari Kanwil se-Indonesia, termasuk jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.
Dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, sebanyak dua orang pejabat turut dilantik, yaitu:
1. Darsini yang dilantik sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara.
2. Legiman yang dilantik sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri bersama para pejabat administrator di lingkungan Kanwil BPN Jawa Tengah turut hadir secara langsung dari ruang Aula Sentosa Kanwil sebagai saksi dalam proses pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut. Acara berlangsung secara khidmat dan tertib.
Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses penataan organisasi secara menyeluruh dan sistematis.
“Kita sudah menata organisasi lebih terukur dan bisa dibayangkan perjalanan kariernya. Pola proses reorganisasi yang kita lakukan minimal sudah mendekati perjalanan karier setempat. Semua pegawai harus punya semangat nationwide, setiap pegawai harus siap ditempatkan di mana pun,” ujarnya.
Menteri Nusron juga menyoroti bahwa dalam praktiknya masih banyak pegawai yang belum mengikuti pola karier berbasis career path secara optimal.
“Ke depan, proses reorganisasi akan terus dikonsolidasikan sesuai sistem merit dan kebutuhan organisasi. Kita harus punya semangat: sharing the pain, sharing the game,” tambahnya.
Beliau juga menegaskan bahwa sebagai instansi vertikal, seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN harus siap ditempatkan di wilayah barat, tengah, timur, hingga daerah-daerah terpencil demi menjamin pemerataan pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia.
Momentum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan profesional di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
